Oleh: Siti Khoiriyah Hatala 

TINTATIMUR.ID — Ada satu pertanyaan sederhana yang seharusnya lebih sering diajukan setiap kali pemerintah daerah merancang sebuah program: setelah program ini selesai, apa yang akan tersisa bagi masyarakat?

Pertanyaan tersebut penting karena pembangunan daerah tidak seharusnya hanya diukur dari banyaknya program yang berhasil dilaksanakan, banyaknya kegiatan yang terselenggara, atau besarnya anggaran yang terserap. Lebih jauh dari itu, pembangunan seharusnya mampu meninggalkan sesuatu yang bernilai: aset, keterampilan, lapangan kerja, ekosistem usaha, peningkatan pendapatan, dan sumber penerimaan daerah yang dapat terus tumbuh.

Kritik ini bukan berarti seluruh program pemerintah daerah tidak bermanfaat. Banyak program hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Namun, yang perlu diperhatikan adalah durasi dan keberlanjutan manfaat tersebut.

Sebuah kegiatan dapat selesai dalam satu hari. Sebuah pelatihan dapat selesai dalam beberapa minggu. Sebuah bantuan dapat habis dalam beberapa bulan. Sebuah festival dapat berlangsung hanya beberapa hari.

Lalu setelah semuanya selesai, bagaimana nasib masyarakat?

Di sinilah orientasi pembangunan perlu mulai bergeser: dari sekadar membuat program menjadi membangun ekosistem ekonomi.

Jangan Berhenti pada Program!

Pemerintah daerah tentu membutuhkan program. Tidak mungkin pembangunan berjalan tanpa program kerja. Namun, persoalannya bukan pada ada atau tidaknya program, melainkan pada bagaimana program tersebut dirancang.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk menciptakan banyak kegiatan, tetapi kurang memberikan perhatian pada bagaimana kegiatan tersebut menjadi fondasi ekonomi jangka panjang.

Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi juga berapa lama manfaat program tersebut dapat dirasakan.

Bayangkan dua pendekatan.

Pendekatan pertama: pemerintah memberikan bantuan, mengadakan kegiatan, kemudian program selesai. Masyarakat menerima manfaat, tetapi beberapa waktu kemudian keadaan kembali seperti semula.

Pendekatan kedua: pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membangun sebuah ekosistem ekonomi. Ada infrastruktur, pelatihan, pengelolaan, pemasaran, akses pasar, kelembagaan, dan sistem yang membuat masyarakat dapat terus menghasilkan pendapatan setelah intervensi awal pemerintah selesai.

Pendekatan kedua tentu membutuhkan perencanaan lebih panjang dan mungkin biaya awal yang lebih besar. Namun, hasilnya dapat menjadi aset ekonomi yang terus bekerja.

Inilah perbedaan antara membelanjakan anggaran dan menginvestasikan anggaran.

Ketika PAD Masih Harus Diperkuat

Persoalan keberlanjutan program menjadi semakin penting ketika kita melihat struktur pendapatan daerah.

Dalam rancangan KUA-PPAS Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp2,41 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sekitar Rp627,23 miliar, sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,78 triliun.

Angka tersebut tidak serta-merta berarti ketergantungan terhadap transfer adalah sesuatu yang salah. Transfer dari pemerintah pusat memang merupakan bagian dari sistem keuangan negara dan memiliki fungsi penting dalam pemerataan pembangunan.

Namun, angka tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa daerah perlu terus memperkuat kapasitas ekonominya sendiri.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana meningkatkan PAD melalui berbagai sumber penerimaan, tetapi bagaimana pemerintah membangun basis ekonomi yang membuat PAD dan pendapatan masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Sebab PAD yang kuat pada akhirnya membutuhkan aktivitas ekonomi yang kuat.

Di sinilah pembangunan sektor unggulan Maluku menjadi penting.

Maluku Tidak Kekurangan Potensi

Maluku memiliki kekayaan alam, bahari, budaya, sejarah, pertanian, perkebunan, dan pariwisata yang besar.

Data Satu Data Maluku mencatat terdapat 192 desa wisata di Provinsi Maluku per Februari 2026. Pemerintah juga mencatat indikator tenaga kerja pariwisata, tenaga kerja ekonomi kreatif, lama kunjungan wisatawan, penyelenggaraan event, hingga realisasi PAD sektor pariwisata.

Angka 192 desa wisata seharusnya tidak hanya dibaca sebagai jumlah destinasi.

Ia seharusnya dibaca sebagai 192 kemungkinan ekosistem ekonomi.

Bayangkan apabila setiap desa wisata mampu mengembangkan produk lokal, homestay, kuliner, jasa pemandu, transportasi, kerajinan, pertunjukan budaya, hingga usaha digital yang dikelola masyarakat.

Maka wisatawan tidak hanya datang dan pulang.

Uang wisatawan dapat berputar di masyarakat.

Namun, di sinilah kita perlu jujur terhadap persoalan yang ada.

Dalam RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026, pemerintah sendiri mengidentifikasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif masih kurang. Dokumen yang sama juga mencatat bahwa nilai tambah dan daya saing produk pertanian masih rendah, akses modal usaha di tingkat petani belum optimal, dan sumber daya hutan belum dikelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Artinya, persoalan kita bukan hanya potensi yang belum ada, tetapi potensi yang belum sepenuhnya berubah menjadi nilai tambah ekonomi.

Pariwisata Jangan Hanya Menjadi Festival

Salah satu contoh yang paling mudah dilihat adalah pariwisata.

Festival dan event memang penting. Kegiatan semacam itu dapat menjadi sarana promosi, menarik pengunjung, menghidupkan ekonomi kreatif, serta memperkenalkan budaya lokal.

Tetapi pembangunan pariwisata tidak boleh berhenti pada event.

Festival boleh menjadi pintu masuk, tetapi jangan menjadi tujuan akhir.

Yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi setelah wisatawan datang.

Apakah mereka menginap di homestay milik masyarakat?

Apakah mereka menggunakan jasa pemandu lokal?

Apakah makanan yang mereka konsumsi berasal dari UMKM setempat?

Apakah oleh-oleh yang mereka beli diproduksi masyarakat lokal?

Apakah transportasi lokal ikut mendapatkan manfaat?

Apakah destinasi tersebut menghasilkan pendapatan secara rutin?

Jika jawabannya iya, maka pariwisata telah berubah dari sekadar kegiatan menjadi ekosistem ekonomi.

Pemerintah memang harus mengeluarkan investasi awal untuk memperbaiki akses, fasilitas, kebersihan, promosi, keamanan, digitalisasi, dan kualitas sumber daya manusia. Namun setelah ekosistem tersebut hidup, masyarakat dapat memperoleh pendapatan secara berulang dan daerah memiliki peluang memperoleh penerimaan dari aktivitas ekonomi yang tumbuh.

Dengan demikian, anggaran tidak hanya "habis digunakan", tetapi menghasilkan kapasitas ekonomi baru.

Bukan Hanya Wisata, Tetapi Seluruh Kekayaan Daerah

Cara berpikir yang sama sebenarnya dapat diterapkan pada sektor lain.

Pala dan cengkih, misalnya, jangan hanya dilihat sebagai komoditas yang dipanen dan dijual dalam bentuk mentah. Pemerintah dapat mendorong pengolahan, pengemasan, standardisasi, branding, pemasaran digital, pembiayaan, hingga perluasan pasar.

Begitu pula sektor perikanan.

Jangan hanya melihat ikan sebagai hasil tangkapan nelayan. Lihat seluruh rantai nilainya: produksi, penyimpanan, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga pasar antardaerah dan ekspor.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan alat atau program pemberdayaan, tetapi memperoleh posisi dalam rantai nilai yang terus menghasilkan.

Hal yang sama berlaku pada ekonomi kreatif.

Data pemerintah daerah mencatat sekitar 726 tenaga kerja ekonomi kreatif pada Juni 202026.

Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada orang-orang yang membutuhkan ruang tumbuh, akses pasar, pembiayaan, pendampingan, dan ekosistem usaha.

Maka pemerintah tidak cukup hanya menyelenggarakan pelatihan.

Yang lebih penting adalah memastikan setelah pelatihan selesai, pasarnya ada.

Pemerintah Perlu Berani Berpikir 10–20 Tahun

Pembangunan daerah sering kali dibatasi oleh periode pemerintahan. Program dirancang untuk periode tertentu, kemudian dapat berubah ketika kepemimpinan atau prioritas berubah.

Padahal alam tidak bekerja berdasarkan periode politik.

Pariwisata tidak dibangun dalam satu tahun.

Industri pengolahan pala dan cengkih tidak lahir hanya melalui satu pelatihan.

Ekosistem perikanan tidak tumbuh hanya karena pembagian bantuan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki keberanian untuk membangun program yang mungkin tidak langsung menghasilkan dalam satu tahun, tetapi memberikan manfaat selama 10, 20, bahkan puluhan tahun.

Arah tersebut sebenarnya sejalan dengan prioritas pembangunan Maluku. Dalam penyusunan RKPD 2026, pemerintah provinsi menekankan penguatan ekonomi produktif dan inklusif serta peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi, dan air yang berbasis sumber daya lokal.

Tantangannya adalah memastikan prinsip tersebut tidak berhenti sebagai narasi perencanaan, tetapi diterjemahkan menjadi proyek dan ekosistem ekonomi yang benar-benar hidup.

Setiap Program Harus Memiliki "Warisan"

Karena itu, sudah waktunya setiap program pemerintah daerah memiliki pertanyaan tambahan dalam proses perencanaannya:

Apa warisan ekonomi dari program ini?

Jika programnya pelatihan, apakah peserta setelah pelatihan memiliki usaha atau akses pasar?

Jika programnya bantuan alat, apakah alat tersebut meningkatkan produksi dan pendapatan?

Jika programnya pembangunan destinasi wisata, apakah masyarakat sekitar memperoleh pendapatan?

Jika programnya pengembangan UMKM, apakah produk tersebut memiliki pasar yang berkelanjutan?

Jika programnya pembangunan infrastruktur, apakah infrastruktur tersebut membuka aktivitas ekonomi baru?

Jika programnya menghabiskan anggaran besar, apakah ada potensi penerimaan atau manfaat ekonomi yang dapat terus dihasilkan setelah program selesai?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting agar pemerintah tidak hanya mengejar output, tetapi juga outcome dan dampak.

Mengubah Anggaran Menjadi Aset

Pada akhirnya, anggaran daerah seharusnya tidak selalu dipandang sebagai uang yang harus dihabiskan untuk menjalankan kegiatan.

Sebagian anggaran untuk sektor ekonomi harus dipandang sebagai modal untuk membangun kapasitas ekonomi daerah.

Tentu tidak semua program harus menghasilkan PAD secara langsung. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan dasar memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan pendapatan.

Namun untuk program-program yang memang bertujuan menggerakkan perekonomian, pemerintah seharusnya semakin berani menanyakan:

Apa multiplier effect-nya?

Berapa banyak lapangan kerja yang tercipta?

Berapa banyak UMKM yang tumbuh?

Berapa lama masyarakat memperoleh manfaat?

Berapa besar perputaran uang yang tercipta di daerah?

Apakah muncul sumber pendapatan baru?

Dan yang paling penting: apakah masyarakat bisa berdiri dan menghasilkan setelah program pemerintah selesai?

Dari Pemerintah Pemberi Menjadi Pemerintah Pembuka Jalan

Pada akhirnya, masyarakat tidak selamanya membutuhkan pemerintah untuk terus memberikan bantuan.

Yang lebih dibutuhkan adalah pemerintah yang mampu membuka jalan agar masyarakat dapat menghasilkan.

Pemerintah tidak harus menjadi pelaku utama seluruh kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat menjadi pembangun fondasi: menyediakan infrastruktur, regulasi, kepastian, akses pembiayaan, promosi, pendidikan, teknologi, serta membuka akses pasar.

Setelah itu, masyarakat, koperasi, UMKM, pelaku usaha, komunitas, lembaga adat, perguruan tinggi, dan sektor swasta dapat bergerak bersama.

Dengan model seperti ini, pemerintah tidak hanya hadir ketika ada program. Pemerintah hadir dengan membangun sistem yang tetap bekerja bahkan ketika program telah selesai.

Pada Akhirnya, yang Penting Bukan Banyaknya Program

Maluku tidak kekurangan program. Maluku juga tidak kekurangan potensi.

Yang perlu terus diperkuat adalah kemampuan mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah dan pendapatan yang berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Maluku sendiri telah menempatkan peningkatan daya saing ekonomi berbasis sumber daya lokal sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Karena itu, tantangan berikutnya bukan sekadar membuat lebih banyak program, melainkan membuat program yang meninggalkan sistem.

Sebuah program boleh selesai.

Tetapi manfaatnya jangan ikut selesai.

Ketika pemerintah selesai membangun sebuah destinasi, ekonomi masyarakat harus tetap bergerak.

Ketika bantuan selesai diberikan, usaha masyarakat harus tetap berjalan.

Ketika sebuah proyek selesai, manfaatnya harus tetap mengalir.

Dan ketika anggaran telah dibelanjakan, daerah seharusnya memiliki aset ekonomi yang nilainya terus tumbuh.

Karena itu, mungkin sudah saatnya kita berhenti bertanya, "Berapa banyak program yang sudah dilakukan?"

Dan mulai bertanya:

"Berapa banyak program yang berhasil menjadi sumber kehidupan setelah program itu selesai?"

Di situlah pembangunan daerah menemukan maknanya: bukan sekadar menghadirkan kegiatan untuk hari ini, tetapi membangun fondasi agar masyarakat dapat hidup lebih mandiri pada hari esok.