JAKARTA, TINTATIMUR.ID – Kinerja perekonomian Provinsi Maluku yang tetap tumbuh positif di tengah ketidakpastian ekonomi global mendapat apresiasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ekonomi Maluku pada semester I tahun 2026 tumbuh sebesar 5,24 persen. 

Capaian tersebut dinilai menjadi salah satu perkembangan positif yang patut diperhatikan.

Hal itu disampaikan Amalia saat menghadiri penandatanganan Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset tanah dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kota Tual kepada BPS di Jakarta, Selasa (15/09/2026).

“Di tengah ketidakpastian global, pada semester I tahun 2026 ekonomi Provinsi Maluku mampu tumbuh sebesar 5,24 persen. Bahkan, sejumlah kabupaten/kota di Maluku pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Amalia.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam aktivitas ekonomi daerah. Sektor perikanan dan perdagangan masih menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian Maluku.

Namun, BPS RI mendorong agar potensi perikanan Maluku tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah.

Hilirisasi dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, membuka lebih banyak lapangan kerja formal, sekaligus memberikan dampak terhadap pengurangan kemiskinan.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku menunjukkan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan BPS melalui penyerahan hibah lahan seluas 2.150 meter persegi di Kota Ambon untuk mendukung pembangunan fasilitas BPS Provinsi Maluku.

Sementara Pemerintah Kota Tual menyerahkan lahan seluas 5.000 meter persegi untuk kebutuhan pembangunan gedung BPS Kota Tual.

Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, dukungan terhadap BPS merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.

Menurut Hendrik, pembangunan daerah harus berlandaskan data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar berdasarkan perkiraan.

“Hibah tanah ini adalah bukti nyata komitmen kami bahwa pembangunan di Maluku harus dibangun di atas basis data yang berkualitas,” tegas Hendrik.

Dia menilai, data statistik menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program pembangunan, sekaligus mengevaluasi berbagai capaian pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Maluku Sadali Ie, Wakil Wali Kota Tual Amir Rumra, Sekretaris Utama BPS RI Zulkifli, Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, serta jajaran pemerintah daerah dan BPS.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Fandi Hasanussy, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Anna Yunus, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta.

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,24 persen pada semester I 2026, Maluku memiliki momentum positif yang perlu terus dijaga.

Tantangan selanjutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (RED)