AMBON, TINTATIMUR.ID – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa resmi memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku.

Hendrik dilantik langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI Sudaryono dalam pelantikan pengurus DPD HKTI Maluku yang berlangsung di lantai tujuh Kantor Gubernur Maluku, Minggu (20/09/2026) malam. 

Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka atau bendera HKTI dari Sudaryono kepada Hendrik Lewerissa sebagai Ketua DPD HKTI Maluku. Dalam kepengurusan tersebut, Ilham Tauda dipercaya menjabat sebagai Sekretaris DPD HKTI Maluku.

Hendrik ditetapkan sebagai Ketua DPD HKTI Maluku berdasarkan Surat Keputusan DPN HKTI Nomor 045/KEP/HKTI/IX/2026, yang merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda).

Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya kepengurusan baru DPD HKTI Maluku dengan agenda memperkuat sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong kemandirian pangan daerah.

Sudaryono mengatakan kondisi HKTI saat ini telah mengalami perubahan. Menurutnya, dualisme yang sebelumnya terjadi di tubuh organisasi tersebut telah berakhir.

“Yang lalu ada dualisme, sekarang menjadi satu. Yang lalu oposisi, sekarang menjadi bagian dari pemerintah,” kata Sudaryono.

Dia berharap kondisi tersebut dapat memperkuat sinergi antara HKTI dan pemerintah, sehingga berbagai program di sektor pertanian dan pangan dapat berjalan lebih cepat.

Dirinya yang juga Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya mendorong swasembada, termasuk swasembada pangan pokok.

Menurutnya, Maluku memiliki potensi besar di sektor perikanan dan pertanian dengan sejumlah komoditas unggulan seperti cengkeh, pala dan kelapa.

Namun, potensi tersebut dinilai tidak cukup jika hanya menjadi kekayaan alam. Sebab, potensi itu harus dikelola dan dikembangkan secara nyata agar memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Potensi perikanan dan pertanian di Maluku tidak boleh hanya menjadi potensi. Potensinya harus dieksekusi sehingga membawa dampak baik bagi perekonomian rakyat, termasuk memberikan PAD bagi pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menilai penguatan sektor pertanian juga harus diarahkan pada peningkatan nilai tambah hasil produksi sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani.

Pelantikan pengurus DPD HKTI Maluku diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi petani, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sektor pertanian Maluku. (RED)