BULA, TINTATIMUR.ID — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Azis Yanlua, menyoroti substansi dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dibahas DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) SBT.

Yanlua menilai dokumen tersebut seharusnya tidak hanya memuat gambaran kondisi ekonomi dan faktor eksternal, tetapi juga harus menjelaskan secara konkret strategi pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan fiskal daerah.

Hal itu disampaikan Yanlua saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD SBT, di kantor DPRD, Senin (21/09/2026).

Menurutnya, optimisme Bupati SBT untuk mendatangkan investasi ke daerah merupakan hal positif.
Namun, semangat tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan proyeksi yang jelas dalam dokumen perencanaan anggaran.

“Di mana-mana kita lihat Pak Bupati punya optimisme untuk bisa mendatangkan investasi ke daerah. Tentu kita bacaannya positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi,” ujar Yanlua.

Dia mempertanyakan belum terlihatnya skema inovasi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui pengelolaan potensi sumber daya alam yang dimiliki SBT.

Dirinya menegaskan, KUA bukan sekadar dokumen untuk menentukan berapa besar anggaran yang diterima setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kebijakan umum anggaran ini kita tidak bicara dinas A dapat uang berapa, dinas B dapat uang berapa. Kebijakan umum anggaran ini kita bicara proyeksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan bagaimana sumber daya alam SBT dapat dikelola secara produktif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pendapatan daerah.

Ketua DPC PDI Perjuangan ini juga menyinggung sejumlah gagasan besar pemerintah daerah yang selama ini disampaikan Bupati, termasuk hilirisasi sagu dan pengembangan pisang abaka.

Namun, menurut Yanlua, gagasan tersebut belum tergambar secara kuat dalam dokumen kebijakan anggaran.

“Makanya dari awal saya bilang kita ini sekadar hanya mengejar rutinitas,” tuturnya.

Ia berharap pembahasan KUA dan PPAS tidak berhenti pada pembahasan angka belanja, tetapi diarahkan untuk membicarakan masa depan ekonomi SBT.

“Yang mesti ada di sini adalah potensi sumber daya alam yang ada di Seram Bagian Timur yang akan kita kelola untuk menaikkan pendapatan,” bebernya.

Yanlua meminta pemerintah daerah mulai memasukkan proyeksi pengembangan sektor-sektor unggulan secara terukur dalam kebijakan anggaran.

Sebab, langkah tersebut penting agar agenda investasi yang selama ini digaungkan pemerintah tidak berhenti pada wacana, tetapi memiliki pijakan kebijakan dan perencanaan yang jelas.

“Ini yang mesti harus ada di dalam kebijakan umum anggaran,” pungkasnya. (RED)