BULA, TINTATIMUR.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fathul Kwairumaratu, menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD tidak dapat diukur hanya dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus tercermin melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kwairumaratu saat rapat evaluasi semester pertama bersama mitra Komisi III DPRD, dalam membahas capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat, Rabu (03/06/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah indikator utama yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah, yakni Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

"Dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pelaksanaan APBD, ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu SPM, IPM, tingkat kemiskinan dan pengangguran," jelasnya.

Dia mengatakan, indikator-indikator tersebut menjadi acuan dalam matriks evaluasi kinerja pemerintah daerah yang diterapkan pada semester pertama tahun berjalan.

Dalam sistem penilaian tersebut, capaian kinerja di bawah target akan mendapat kategori merah, sementara capaian antara 60 hingga 80 persen masuk kategori kuning, dan capaian di atas 80 persen memperoleh kategori hijau.

Lebih lanjut, sistem evaluasi tersebut penting untuk memastikan seluruh OPD bekerja berdasarkan target yang terukur dan berorientasi pada hasil.

Dirinya mencontohkan sektor kesehatan yang memiliki sejumlah indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.

"Kalau indikator-indikator pelayanan dasar belum terpenuhi, maka pemerintah daerah harus melakukan evaluasi serius. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya laporan administrasi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Ia berharap hasil evaluasi semester pertama dapat menjadi bahan perbaikan bagi seluruh OPD sehingga target pembangunan daerah hingga akhir tahun dapat tercapai secara optimal.

"Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Seram Bagian Timur," pungkasnya.(RED)