BULA, TINTATIMUR.ID - Pelaksanaan Haul Bung Karno yang digelar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) di Dusun Bati Kelusi, Kecamatan Kiandarat, tersimpan berbagai keluhan masyarakat yang hingga kini belum terselesaikan, Kamis (18/06/2026).

Dalam sesi dialog dan penyerapan aspirasi, warga menyampaikan tiga persoalan utama yang dinilai mendesak, yakni akses jalan rusak, minimnya tenaga guru, serta kebutuhan regulasi untuk melindungi hutan adat.

Ketua DPC PDIP SBT, Abdul Aziz Yanlua, mengatakan kondisi jalan menuju Dusun Bati Kelusi menjadi salah satu keluhan terbesar yang disampaikan masyarakat.

Menurutnya, kerusakan jalan sangat berdampak terhadap aktivitas warga, terutama ketika ada masyarakat yang sakit atau ibu hamil yang hendak melahirkan.

"Kalau ada warga sakit atau ibu yang akan melahirkan, aksesnya sangat sulit. Ini persoalan yang harus segera mendapat perhatian pemerintah daerah," ujarnya.

Dia menegaskan Fraksi PDIP di DPRD SBT akan terus menyuarakan persoalan tersebut dalam berbagai forum resmi hingga ada langkah nyata dari pemerintah.

Selain infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan minimnya tenaga pendidik di SD Alternatif Bati Kelusi yang merupakan perpanjangan dari SD Bati Rumoga.

Saat ini sekolah tersebut hanya memiliki satu guru berstatus PNS untuk melayani siswa kelas 1 hingga kelas 3.

"Gurunya hanya satu orang. Ini menjadi perhatian serius kami dan akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan. Distribusi guru harus merata dan adil, termasuk untuk sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil," tegasnya.

Dirinya mengungkapkan, PDIP akan mendorong penambahan tenaga guru baik melalui jalur PPPK maupun ASN agar pelayanan pendidikan di daerah tersebut dapat berjalan lebih maksimal.

Tak hanya itu, tokoh adat setempat juga menyampaikan aspirasi terkait percepatan pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Hutan Adat.

Masyarakat berharap regulasi tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap wilayah adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat dari berbagai ancaman.

"Usulan Perda Hutan Adat ini kami catat sebagai salah satu prioritas yang akan didorong bersama Fraksi PDIP di DPRD SBT," tuturnya. 

Ia menambahkan, kegiatan Haul Bung Karno tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.

Bagi warga Bati Kelusi, persoalan jalan, pendidikan, dan perlindungan hutan adat bukan sekadar aspirasi, tetapi kebutuhan mendasar yang mereka harapkan segera mendapat solusi nyata dari pemerintah.

"Apa yang disampaikan masyarakat Bati Kelusi akan terus kami kawal dan perjuangkan agar mendapat perhatian pemerintah daerah," pungkasnya.(RED)