BULA, TINTATIMUR.ID – Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai langkah mempercepat penyelesaian konflik pertanahan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan SBT, Rosa F.C. Batmomolin, mengatakan GTRA merupakan forum yang telah berjalan selama beberapa tahun.

Di tingkat provinsi dipimpin oleh gubernur, sedangkan di tingkat kabupaten dipimpin oleh Bupati dengan Kepala Kantor Pertanahan sebagai ketua pelaksana harian.

Menurut Rosa, tujuan utama GTRA adalah menyelesaikan konflik pertanahan, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pembangunan daerah.

"Diharapkan melalui kegiatan GTRA ini ada kolaborasi dan sinergi lintas sektor sehingga berbagai persoalan pertanahan dapat dibahas di tingkat pimpinan untuk dicari solusi bersama," ujar Rosa kepada Tintatimur.id, Rabu (15/07/2026).

Dia menjelaskan, pembahasan dalam forum GTRA tidak hanya berkaitan dengan persoalan pertanahan, tetapi juga menyentuh isu tata ruang, kawasan hutan hingga program pemberdayaan masyarakat yang saling berkaitan.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang bagi organisasi perangkat daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan di lapangan, termasuk sektor infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

"Kalau ada kolaborasi, maka diharapkan akan lahir solusi. Semua instansi dapat menyampaikan persoalan yang dihadapi sehingga bisa ditindaklanjuti bersama," pungkasnya. (RED)