BULA, TINTATIMUR.ID – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), menjadi salah satu kendala penanganan infrastruktur pendidikan di daerah setempat. 

Di tengah kondisi itu, program Revitalisasi Satuan Pendidikan menjadi harapan untuk mempercepat perbaikan sejumlah sekolah yang masih mengalami kerusakan maupun membutuhkan fasilitas tambahan.

Komisi III DPRD SBT menyambut baik program tersebut. Ketua Komisi III DPRD SBT, Ismail Rumbalifar, menilai dukungan pemerintah melalui program revitalisasi sangat penting untuk menjawab kebutuhan pembangunan pendidikan di daerah.

"Dengan kondisi daerah yang seperti ini tentunya refit ini sangat membantu dari segi membangun pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur," ujar Rumbalifar kepada Tintatimur.id, Senin (10/08/2026).

Dia mengatakan, persoalan infrastruktur sekolah di SBT masih cukup kompleks. 

Sejumlah sekolah membutuhkan rehabilitasi, sementara sekolah lainnya membutuhkan pembangunan fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Menurutnya, kebutuhan tersebut sulit dituntaskan apabila pemerintah daerah hanya mengandalkan APBD.

"Kalau misalnya sekolah-sekolah kita ini banyak yang mengalami kerusakan dan ada juga yang perlu pembangunan tambahan. Tentunya kalau menggunakan APBD saya rasa kurang cukup," katanya.

Sebab itu, Ketua DPD Golkar SBT mengapresiasi langkah Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri bersama Dinas Pendidikan yang telah mengupayakan program revitalisasi satuan pendidikan masuk ke SBT.

"Saya juga berterima kasih kepada Pak Bupati dan melalui Dinas Pendidikan atas lobi mendatangkan refit di SBT ini sangat luar biasa," tuturnya.

Bagi Komisi III DPRD SBT, masuknya program revitalisasi menjadi momentum penting untuk mempercepat pembenahan sarana pendidikan.

Namun, dirinya mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan maupun pembangunan fisik semata.

Pengawasan terhadap proses pekerjaan, kata dia, harus dilakukan secara bersama-sama agar setiap proyek benar-benar sesuai kebutuhan sekolah dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik.

"Sebagai Ketua Komisi tentunya saya sangat mendukung itu. Namun ada hal-hal yang memang tentunya kita sama-sama bisa mengawal itu," bebernya.

Ia menegaskan, pengawalan diperlukan agar pekerjaan pada masing-masing satuan pendidikan dapat berjalan sesuai rencana dan kondisi riil di lapangan.

"Sehingga proses pekerjaan di masing-masing satuan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik," pungkasnya.

Rumbalifar berharap program ini menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pendidikan di tengah keterbatasan fiskal daerah. 

"Kita berharap sekolah yang selama ini membutuhkan perhatian dapat segera dibenahi sehingga siswa dan guru memperoleh ruang belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak." Tutupnya. (RED)