BULA, TINTATIMUR.ID – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Abdul Aziz Yanlua, mengusulkan kepada Pemerintah daerah (Pemda) setempat agar gaji PPPK Paruh Waktu di Dinas Damkar dinaikan, Kamis (04/08/2026).

Pasalnya, dedikasi petugas Damkar Kabupaten SBT dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta krisis air bersih mendapat patut diberikan perhatian serius. 

Menurutnya, besaran honor yang diterima saat ini tidak sebanding dengan beban kerja maupun risiko yang mereka hadapi.

"Di Damkar juga ada PPPK Paruh Waktu yang memiliki beban kerja sangat tinggi. Karena itu, pada pembahasan APBD berikut kita perlu menghitung kembali agar penghasilan yang mereka terima seimbang dengan beban dan risiko pekerjaan mereka," ujar Yanlua dalam rapat paripurna DPRD SBT, Selasa lalu.

Ketua Komisi I DPRD SBT ini mengungkapkan, selama musim kemarau yang melanda daerah berjuluk Ita Wotu Nusa, petugas Damkar tidak hanya berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di berbagai titik, tetapi juga terlibat aktif mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Namun, di balik tugas berat tersebut, para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Damkar disebut hanya menerima honor sekitar Rp250 ribu per bulan.

Bagi politisi PDIPerjuangan ini, kondisi itu sudah tidak layak dipertahankan. 

Ia menilai kesejahteraan petugas Damkar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena mereka bekerja di garis depan dengan risiko yang tinggi.

"Jangan sampai mereka terus bertaruh nyawa di lapangan, tetapi hanya menerima penghasilan yang jauh dari layak. Ini harus menjadi perhatian dalam pembahasan APBD mendatang," tegasnya.

Selain mengusulkan peningkatan kesejahteraan petugas, Yanlua juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Damkar dan Penyelamatan SBT yang merupakan salah satu mitra kerja Komisi I DPRD.

Lebih lanjut, di tengah keterbatasan anggaran, Damkar tetap menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam menangani berbagai bencana yang terjadi di wilayah tersebut.

"Saya berterima kasih sungguh kepada salah satu mitra komisi saya, Damkar," katanya.

Dia mengakui bahwa alokasi anggaran untuk Dinas Damkar pada pembahasan APBD sebelumnya tidak terlalu besar.

Bahkan, sebagian anggaran yang tersedia masih harus digunakan untuk membayar gedung yang ditempati instansi tersebut.

"Saya tahu benar, mereka punya anggaran tidak terlalu besar. Sebagian anggaran yang kita alokasikan juga digunakan untuk membayar gedung yang mereka gunakan. Tetapi di tengah keterbatasan itu, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan SBT, Hadi Rumbalifar bersama seluruh jajarannya tetap menunjukkan kinerja yang luar biasa," pungkasnya. (RED)