Salah satu langkah yang kini dipercepat adalah penyelesaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat terdampak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, dalam rapat pembahasan Update Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) pembangunan kilang Liquefied Natural Gas (LNG) beserta fasilitas pendukungnya yang digelar di Kantor INPEX Masela, Jakarta, Rabu (05/08/2026).
Rapat itu mempertemukan Tim Terpadu PDSK, SKK Migas, INPEX, serta sejumlah perangkat daerah untuk menyinkronkan tahapan penyelesaian dampak sosial sebagai bagian penting sebelum pembangunan fisik proyek dimulai.
Dalam kesempatan tersebut, Sadali Ie menegaskan bahwa seluruh tahapan penanganan dampak sosial harus berjalan sesuai jadwal agar tidak menghambat pembangunan Blok Masela yang menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia.
"Hari ini kita memastikan seluruh tahapan kerja Tim Terpadu dapat berjalan tepat waktu. KJPP akan melakukan perhitungan besaran nilai sesuai ketentuan. Setelah hasil penilaian disampaikan, Tim Terpadu akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur Maluku untuk menetapkan besaran nilai serta pihak-pihak yang berhak menerima melalui Keputusan Gubernur. Intinya, seluruh proses ini kita dorong agar berjalan lebih cepat sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Sadali.
Dia menjelaskan, proses penilaian yang dilakukan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan menjadi dasar penetapan nilai kompensasi bagi masyarakat yang berhak menerima, sehingga seluruh tahapan dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Perwakilan SKK Migas, George Nicholas Simanjuntak, menekankan bahwa percepatan pembangunan Blok Masela menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.
"SKK Migas bertanggung jawab memastikan proyek-proyek strategis dapat diselesaikan sesuai target. Blok Masela merupakan proyek yang memiliki potensi luar biasa sehingga seluruh proses harus berjalan tepat waktu. Di sisi lain, masyarakat juga harus memperoleh penanganan dampak sosial yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku bersama SKK Migas, INPEX, berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penanganan dampak sosial dapat diselesaikan tepat waktu sehingga pembangunan Proyek Strategis Nasional Blok Masela dapat berjalan sesuai target.
Diketahui, rapat turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, serta pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan. (RED)
0Komentar