BULA, TINTATIMUR.ID — Mahalnya harga bahan bangunan di wilayah terpencil Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasalnya, harga semen di wilayah Utian Lima bisa mencapai Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per sak setelah sampai ke desa-desa.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Idrus Wakano, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) SBT di Kantor DPRD, Selasa (22/09/2026).

Menurut Idrus, kondisi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan harga komoditas, tetapi menunjukkan adanya persoalan serius pada konektivitas dan aksesibilitas wilayah.

“Saya menemukan satu kasus, Pak Sekda. Baru beberapa hari ini saya telepon. Kebetulan ada warga yang minta bantuan beli semen di daerah Utian Lima,” ujarnya. 

Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, harga semen yang sampai ke desa-desa di kawasan tersebut berada pada kisaran Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per sak.

Bagi Idrus, tingginya harga tersebut menggambarkan mahalnya biaya distribusi akibat keterbatasan akses menuju wilayah-wilayah terpencil.

Dirinya menilai persoalan konektivitas harus menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.

“Artinya, aksesibilitas, konektivitas ini juga perlu menjadi perhatian serius,” katanya.

Politisi PPP ini bahkan mengaitkan persoalan akses tersebut dengan tingginya angka kemiskinan di sejumlah wilayah.

Lebih lanjut, daerah yang sulit dijangkau pasar berpotensi mengalami daya beli yang lebih rendah karena masyarakat harus membayar harga barang jauh lebih mahal dibandingkan wilayah yang memiliki akses distribusi lebih baik.

“Tidak salah jika daerah-daerah seperti itu masuk kategori daerah yang kemungkinan miskin atau sangat miskin karena memang daya belinya kurang, atau karena daerah-daerah tersebut tidak memiliki akses yang cukup ke pasar,” jelasnya.

Ia kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan wilayah Kecamatan Werinama. Pemerintah dapat mengetahui lokasi penjualan semen dan harga barang di wilayah yang aksesnya lebih baik.

Namun, harga tersebut dapat melonjak ketika barang harus dibawa lebih jauh ke wilayah seperti Utian Lima di Kecamatan Werinama.

“Kalau sampai di Utian Lima, harganya Rp130.000 sampai dengan Rp150.000. Saya bilang luar biasa,” ujarnya.

Sebab itu, Idrus meminta Pemkab SBT tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi pendapatan masyarakat.

Faktor akses transportasi, konektivitas antardaerah dan mahalnya biaya distribusi juga perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan anggaran.

Ia menegaskan, APBD harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.

“APBD ini bukan saja kita solusi hanya untuk belanja pegawai,” tegasnya.

Idrus berharap perencanaan pembangunan daerah mampu mengurangi kesenjangan akses antara wilayah yang dekat dengan pusat ekonomi dan pemerintahan dengan desa-desa yang berada di wilayah terpencil.

Manfaat APBD tidak berhenti di tingkat kecamatan, tetapi benar-benar “merampah” hingga ke masyarakat di desa. (RED)