AMBON, TINTATIMUR.ID — Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Pulau Seram, diminta tidak berhenti pada ukuran fisik semata.

Ketua GPK Maluku, Latu Keliangin, menegaskan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat konektivitas antarkawasan.

Hal itu disampaikan Latu menyikapi penanganan infrastruktur jalan dan jembatan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku melalui Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Seram.

Menurut Latu, jalan dan jembatan memiliki posisi strategis bagi masyarakat Pulau Seram. Infrastruktur tersebut bukan sekadar bagian dari proyek pemerintah, melainkan akses utama masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan hingga distribusi kebutuhan sehari-hari.

“Jalan dan jembatan adalah urat nadi masyarakat. Ukuran keberhasilannya bukan hanya proyek selesai, tetapi sejauh mana akses tersebut memperkuat mobilitas masyarakat, membuka konektivitas pendidikan, dan mendorong perputaran ekonomi secara signifikan,” tegas Latu, Kamis (24/09/2026).

Dia mengatakan, kondisi geografis Pulau Seram membutuhkan pembangunan yang tepat sasaran, berkualitas dan berkelanjutan.

Sebab itu, setiap pekerjaan infrastruktur harus mendapat pengawasan publik agar kualitas dan manfaatnya dapat dipastikan.

Namun, Latu mengingatkan fungsi kontrol publik juga harus ditempatkan secara objektif.

Kritik terhadap pembangunan, menurutnya, tidak boleh hanya diarahkan kepada pemerintah atau pelaksana pekerjaan di daerah, sementara persoalan keterbatasan fiskal akibat kebijakan anggaran dari pemerintah pusat luput dari perhatian.

“Tidak ada yang sempurna. Tetapi infrastruktur jalan dan jembatan di Pulau Seram harus menjadi bagian dari kontrol publik yang objektif. Kritik harus melihat kondisi secara utuh dan berdasarkan fakta di lapangan,” ujarnya.

Terlebih, kata dia, daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran di tengah kebijakan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut dinilai harus menjadi perhatian serius. Sebab, keterbatasan fiskal berpotensi memengaruhi ruang pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, termasuk infrastruktur dasar masyarakat.

“Dengan keterbatasan anggaran, apalagi ada pemangkasan yang signifikan dari pusat untuk daerah, ini harus menjadi titik yang krusial. Kontrol publik berupa kritik jangan hanya melekat pada pekerjaan di daerah saja, tetapi keterbatasan anggaran dari pusat juga harus dikaji dengan jeli dan terus menjadi atensi serius fungsi kontrol kami sebagai anak-anak daerah,” tegasnya.

Dirinya menambahkan, dukungan terhadap pemerintah dan fungsi pengawasan masyarakat harus berjalan beriringan.

Ketika pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, maka patut didukung. Namun, pengawasan tetap diperlukan agar setiap rupiah anggaran menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan fungsional.

“Kalau pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, tentu harus kita dukung. Tetapi tetap harus dikawal agar kualitas, fungsi dan manfaatnya tidak berhenti di atas kertas,” tuturnya.

Ia berharap pembangunan jalan dan jembatan di Kilmury dapat menjadi bagian dari penguatan konektivitas Pulau Seram.

Bukan hanya untuk memperlancar mobilitas orang dan barang, tetapi juga membuka akses pendidikan, memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Bagi Latu, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan sekadar terlihat dari proyek yang selesai, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat setelah infrastruktur tersebut digunakan. (RED)