AMBON, TINTATIMUR.ID – Isu mengenai munculnya "Dua Poros" politik di tubuh pemerintahan Maluku mulai ramai diperbincangkan.

Gubernur Hendrik Lewerissa disebut tengah membangun komunikasi dengan kalangan elite.

Namun, membaca setiap langkah Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai tanda keretakan atau persiapan menuju Pilkada 2030 dinilai terlalu dini.

Sebab, Gubernur Hendrik Lewerissa saat ini masih memiliki pekerjaan besar yang jauh lebih mendesak, yakni membangun Maluku.

Pertemuan Hendrik dengan sejumlah tokoh, termasuk mantan Gubernur Maluku Murad Ismail di Rumah Kopi Lela, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, beberapa waktu lalu, langsung menjadi bahan tafsir politik.

Pertemuan itu bahkan dikaitkan dengan kemungkinan perubahan konfigurasi politik Maluku ke depan.

Padahal, Hendrik sendiri memberikan penjelasan sederhana mengenai pentingnya membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

"Untuk membangun Maluku, kita harus bersilaturahim dengan semua orang," kata Hendrik.

Kalimat tersebut sebenarnya cukup jelas. Tidak setiap pertemuan harus diterjemahkan sebagai deklarasi politik terselubung.

Sebagai Gubernur Maluku, Hendrik membutuhkan komunikasi yang luas. Membangun daerah kepulauan seperti Maluku membutuhkan dukungan banyak pihak.

Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pelaku usaha, hingga para tokoh yang memiliki jejaring sosial dan politik.

Sebab itu, silaturahmi Hendrik dengan Murad Ismail lebih tepat ditempatkan dalam konteks membangun komunikasi antarelemen Maluku, bukan langsung ditarik menjadi sinyal pertarungan menuju 2030.

Maluku hari ini membutuhkan kerja, bukan terlalu cepat terjebak dalam kalkulasi politik.

Masih banyak persoalan yang harus diselesaikan pemerintah. Infrastruktur, konektivitas antarpulau, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pengelolaan potensi sumber daya alam hingga kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan besar.

Di tengah tantangan tersebut, energi pemerintahan tentu lebih produktif jika diarahkan untuk memastikan program pembangunan berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Begitu pula dengan aktivitas Abdullah Vanath yang dinilai lebih dekat dengan akar rumput. Turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi merupakan bagian penting dari kerja pemerintahan.

Jika Hendrik lebih banyak membangun komunikasi dengan berbagai pihak, sementara Vanath lebih sering berada di tengah masyarakat, hal itu tidak otomatis berarti keduanya sedang membangun dua kendaraan politik yang berbeda.

Gaya komunikasi boleh berbeda, tetapi tujuan pemerintahan tetap satu. Apalagi Hendrik dan Vanath masih memiliki waktu panjang untuk membuktikan hasil kepemimpinannya.

Keduanya dipilih masyarakat Maluku untuk memimpin periode 2025-2030, sehingga ukuran keberhasilan mereka bukan seberapa cepat membangun poros politik, melainkan seberapa jauh janji dan program pembangunan dapat diwujudkan.

Maka, terlalu dini jika setiap pertemuan, kunjungan, maupun aktivitas politik langsung dikaitkan dengan Pilkada 2030.

Politik memang tidak pernah benar-benar tidur. Namun, pemerintahan tidak boleh kehilangan fokus hanya karena tafsir politik yang berkembang di ruang publik.

Hendrik Lewerissa tampaknya memahami betul posisi tersebut. Alih-alih sibuk menjawab spekulasi mengenai siapa membangun poros dengan siapa, Hendrik justru menunjukkan bahwa komunikasi dengan berbagai kelompok merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai Gubernur.

Sebab, membangun Maluku tidak cukup hanya dengan memenangkan Pilkada.

Memenangkan Pilkada adalah awal. Membuktikan bahwa kemenangan itu berarti bagi rakyat Maluku adalah pekerjaan sesungguhnya.

Dan untuk pekerjaan itulah Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath masih memiliki waktu hingga 2030.

Soal siapa maju dan berpasangan dengan siapa pada 2030, biarlah masyarakat dan waktu yang menentukan.

Untuk saat ini, Maluku membutuhkan pemerintah yang bekerja, bukan pemerintah yang sibuk memikirkan kontestasi berikutnya. (RED)