BULA, TINTATIMUR.ID – Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) berpeluang mendapatkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran (damkar) melalui program bantuan kendaraan dari luar negeri.

Namun, peluang tersebut membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, terutama untuk membiayai proses mobilisasi kendaraan hingga tiba di SBT.

Ketua DPRD SBT, Risman Sibualamo, mengatakan informasi mengenai peluang bantuan tersebut diperoleh setelah pihaknya berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Kewilayahan.

Menurut Risman, kendaraan yang tersedia merupakan bantuan dari China dan Korea yang nantinya akan melalui proses rekondisi setelah tiba di Jakarta.

“Bantuan ini ada dari China dan juga dari Korea. Nanti ketika transportasi itu sampai di Jakarta, ada rekondisi terhadap mobil itu,” kata Risman saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (09/09/2026).

Dia memastikan kendaraan yang dimaksud masih dalam kondisi layak dan proses rekondisi dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah bagian kendaraan dengan kebutuhan penerima.

Persoalannya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk biaya pengiriman kendaraan tersebut hingga ke SBT.

Politisi PKB ini memperkirakan kebutuhan biaya mobilisasi mencapai sekitar Rp500 juta.

“PMD bertanggung jawab untuk mengurus mobilisasi atau transportasi dari Jakarta atau Surabaya sampai di SBT,” jelasnya.

Lebih lanjut, peluang mendapatkan bantuan ini dinilai cukup strategis bagi SBT. Sebab, berdasarkan kondisi saat ini, daerah tersebut masih mengandalkan satu armada damkar.

Di sisi lain, kebutuhan pelayanan kebakaran terus meningkat dan membutuhkan dukungan armada yang memadai untuk menjangkau wilayah pelayanan yang luas.

Risman mengatakan DPRD bersama komisi terkait sebelumnya juga telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kementerian. Bahkan, Kepala Dinas dan jajaran terkait disebut telah ikut dalam proses tersebut.

“Teman-teman Komisi I beberapa waktu lalu, kepala dinas dan stafnya sudah datang ke kementerian. Tinggal kita siapkan itu,” ujarnya.

Dirinya mengungkapkan, dari ratusan proposal yang diajukan pemerintah daerah di Indonesia, antusiasme Pemkab SBT dan DPRD dalam memperjuangkan bantuan tersebut menjadi salah satu modal penting.

“Yang disampaikan kemarin di kementerian, ada sekitar 200 sekian proposal,” ungkapnya.

Sebab itu, DPRD SBT mendorong Pemkab agar segera mengambil langkah konkret, terutama dalam menyiapkan anggaran mobilisasi.

Ia menilai kesempatan memperoleh kendaraan damkar tersebut harus ditempatkan sebagai kebutuhan prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

“Kita harus bisa menjadikan ini sebagai skala prioritas dan bisa dianggarkan supaya kita bisa mendapat bagian dalam pengiriman mobil damkar,” tegasnya. (RED)