JAKARTA, TINTATIMUR.ID – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa membawa pulang sejumlah komitmen strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan serta ekonomi masyarakat pesisir di Maluku.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi Gubernur Hendrik Lewerissa bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Jumat (18/09/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Hendrik didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Erawan Asikin, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku di Jakarta S.I. Patta serta jajaran.

Rombongan Pemprov Maluku diterima langsung Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono bersama jajaran Dirjen, Deputi dan Staf Khusus Menteri.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian KKP yakni pengembangan Kampung Nelayan Modern (KNMP). Saat ini, sebanyak 79 lokasi KNMP telah dialokasikan untuk Maluku dan tengah berjalan.

KKP juga meminta Pemprov Maluku melakukan identifikasi lokasi tambahan yang berpotensi diusulkan untuk pengembangan Kampung Nelayan Modern pada 2027.

Selain KNMP, KKP menyatakan kesiapan memfasilitasi pengembangan budidaya rumput laut berskala besar di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menyebut, berdasarkan data teknis KKP, potensi calon lokasi budidaya rumput laut mencapai 5.592 hektare di Maluku Tenggara dan 12.979 hektare di Kepulauan Tanimbar.

Pengembangan tersebut direncanakan menggunakan teknologi pelampung khusus atau buoy serta tali ramah lingkungan non-plastik.

“Menanggapi usulan Pemprov Maluku, kami dari KKP siap memfasilitasi program budidaya rumput laut skala besar di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” kata Trenggono.

Di sisi lain, KKP juga mengawal pemindahan operasional kapal pembersih sampah laut Mobula 10 yang merupakan hibah dari lembaga The Sea Cleaners Swiss.

Kapal tersebut dijadwalkan tiba di Ambon pada akhir 2026 untuk selanjutnya diserahterimakan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.

Untuk mendukung aktivitas nelayan, KKP bersama PT Pertamina juga mempercepat pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di sejumlah titik pusat pendaratan ikan atau hub.

Pembangunan SPBUN diarahkan untuk menjamin ketersediaan BBM bagi nelayan di Maluku. KKP juga melakukan kajian ilmiah terkait modifikasi mesin kapal berbasis listrik.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi kepada Menteri KP dan jajaran atas respons terhadap berbagai usulan yang disampaikan Pemprov Maluku.

Dia menilai komitmen tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.

“Saya bersama jajaran dan seluruh masyarakat Maluku menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas penerimaan hangat serta deretan komitmen nyata dari Menteri KP beserta jajaran melalui jawaban atas usulan kami yang langsung direspons dan direalisasikan oleh Pak Menteri,” ungkap Gubernur.

Menurutnya, hasil audiensi tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat ekonomi pesisir dan mendorong lompatan ekonomi di Maluku.

“Hasil audiensi ini menjadi fondasi kuat kebangkitan ekonomi pesisir dan penegakan kedaulatan perikanan serta bagian dari lompatan ekonomi di Maluku,” pungkasnya. (RED)