BULA, TINTATIMUR.ID - Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali mencatatkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capain itu diberikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hari Haryanto, kepada Bupati Seram Bagian Timur, Fachri Husni Alkatiri, dalam kegiatan penyerahan LHP LKPD Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Maluku, Kamis (04/06/2026).

Raihan tersebut menjadi opini WTP ketiga bagi pemerintah SBT sekaligus mempertahankan predikat yang sama selama dua tahun berturut-turut, yakni untuk LKPD Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, opini WTP menjadi indikator bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian yang memadai serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

"Dua kali berturut-turut SBT mendapat opini WTP untuk LKPD Tahun 2024 dan 2025. Tentu WTP ini tidak berarti bahwa tidak ada catatan sama sekali. Secara umum WTP menunjukkan tata kelola keuangan kita sudah baik, tetapi tetap ada sejumlah catatan perbaikan yang harus menjadi perhatian bersama," ujar Fachri.

Dia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi penggunaan anggaran, serta akuntabilitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga manfaat pengelolaan keuangan daerah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"Kita berkomitmen mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel." Pungkasnya.(DIK)