BULA, TINTATIMUR.ID - Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Fachri Husni Alkatiri, menegaskan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hari Haryanto, Kamis (04/06/2026)

Fachri menilai opini WTP bukanlah akhir dari proses perbaikan tata kelola keuangan, melainkan menjadi momentum evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan.

"Dua kali berturut-turut SBT mendapat opini WTP untuk LKPD Tahun 2024 dan 2025. Tentu WTP ini tidak berarti bahwa tidak ada catatan sama sekali. Secara umum WTP menunjukkan tata kelola keuangan kita sudah baik, tetapi tetap ada sejumlah catatan perbaikan yang harus menjadi perhatian bersama," ujar Fachri.

Menurutnya, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi dasar evaluasi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah perbaikan menjelang penyusunan dan pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2026.

Salah satu fokus pembenahan yang akan dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para bendahara dan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Dalam waktu dekat kami merencanakan peningkatan kapasitas bagi para bendahara agar mereka memahami dengan baik penyajian data maupun bukti-bukti pendukung setiap kegiatan. Dengan demikian, berbagai catatan yang diberikan BPK dapat diantisipasi sejak awal," katanya.

Dirinya mengatakan, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi terhadap aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan agar setiap personel yang diberikan tanggung jawab memiliki kompetensi yang memadai.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola, mendokumentasikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat.

Ditegaskan, tantangan pemerintah daerah ke depan bukan sekadar mempertahankan opini WTP, melainkan memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sehingga kualitas tata kelola keuangan daerah terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Target kita bukan hanya WTP, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu benar-benar berdampak pada pelayanan publik dan pembangunan yang dirasakan masyarakat," pungkasnya.(RED)