BULA, TINTATIMUR.ID – Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar pemerintah daerah menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026 dinilai tidak boleh dimaknai sebatas menghadirkan layar lebar.

Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM di ruang-ruang publik.

Esensi Surat Edaran Mendagri adalah menghidupkan ekonomi kerakyatan, sehingga lokasi pelaksanaan harus benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Memilih lokasi strategis seperti Pujasera Wailola atau Bundaran Pantai Wailola sebagai pusat kegiatan nobar, bukan di halaman kantor pemerintahan.

Hal itu disampaikan salah satu aktivis SBT Jainal Kelderak, yang juga Ketua Umum LMND SBT ini, saat diwawancarai Tintatimur.id pada, Senin (29/06/2026).

"Kalau nobar dibuat di Pujasera Wailola atau Bundaran Pantai Wailola, masyarakat datang menonton, pimpinan OPD, anggota DPRD, maupun pengunjung lainnya pasti akan berbelanja. Uang akan berputar di masyarakat dan UMKM ikut merasakan manfaatnya," ujarnya.

Dia menjelaskan, kawasan tersebut berada di sekitar pusat perdagangan sehingga potensi transaksi ekonomi jauh lebih besar dibandingkan jika kegiatan dipusatkan di kompleks perkantoran.

Lantaran itu, penduduk fanatik Portugal ini mengingatkan agar Pemda tidak keliru menerjemahkan instruksi Mendagri dengan hanya mencari lokasi yang dianggap mudah, tetapi mengabaikan tujuan utama kebijakan tersebut.

"Jangan sampai nobar hanya dipindahkan ke halaman kantor pemerintah. Itu justru tidak memberikan dampak ekonomi yang maksimal, bahkan bisa mengganggu aktivitas perkantoran. Yang diinginkan Mendagri adalah ekonomi rakyat bergerak, bukan sekadar ada acara nobar," tegasnya.

Dirinya mengatakan, antusiasme masyarakat SBT terhadap sepak bola merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil.

Sebagaimana diketahui, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan nobar Piala Dunia FIFA 2026.

Kebijakan tersebut bertujuan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan melalui pelibatan UMKM sekaligus memperkuat kebersamaan sosial masyarakat.

"Dalam surat edaran itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan ruang terbuka atau lokasi strategis sebagai pusat kegiatan nobar, memastikan keterlibatan UMKM dan pedagang kecil, menjamin keamanan, ketertiban, kenyamanan serta kebersihan selama kegiatan berlangsung," katanya.

Ia menambahkan bahwa selain itu masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar.

Lebih lanjut, di tengah instruksi tersebut, Pemda kini dituntut tidak hanya menyelenggarakan nobar, tetapi juga memastikan kebijakan itu benar-benar menghadirkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Karena keberhasilan program ini tidak diukur dari ramainya penonton, melainkan dari sejauh mana UMKM dan pedagang kecil memperoleh dampak nyata dari setiap pertandingan yang disaksikan bersama." Pungkasnya. (RED)