BULA, TINTATIMUR.ID - Kabar menggembirakan datang bagi pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia resmi menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten SBT untuk penyediaan website gratis bagi seluruh desa di daerah itu.
Persetujuan tersebut diperoleh setelah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten SBT, Sitti Rizki Meutia Manaban, melakukan pertemuan dengan jajaran Komdigi di Jakarta, Kamis (18/06/2026).
Langkah ini menjadi terobosan penting dalam upaya mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat desa, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi transparansi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Dalam pertemuan tersebut, Manaban memaparkan gagasan pembangunan ekosistem digital desa melalui penyediaan website gratis yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi, layanan publik, dokumentasi pembangunan, hingga sarana keterbukaan penggunaan anggaran desa.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Komdigi dan langsung memperoleh dukungan untuk direalisasikan.
"Website desa nantinya menjadi jantung informasi pemerintahan desa. Masyarakat bisa mengakses data desa, program pembangunan, pelayanan publik hingga laporan anggaran secara terbuka melalui telepon genggam," ujar Manaban kepada wartawan, Jumat (19/06/2026).
Menurutnya, kehadiran website desa bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel.
Melalui platform digital tersebut, masyarakat dapat memantau berbagai program pembangunan desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Informasi yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat tersaji lebih cepat, mudah dan terbuka.
Meski telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, Meutia menegaskan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh desa memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan website secara mandiri.
Karena itu, Diskominfo SBT akan memfokuskan langkah lanjutan pada penyiapan sumber daya manusia (SDM), pendataan kebutuhan desa, serta pelatihan administrator website di setiap desa.
"Platform bisa disiapkan, tetapi yang paling penting adalah memastikan website tetap hidup dan terus diperbarui. Karena itu kami akan fokus menyiapkan SDM dan sistem pendukungnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Dia menambahkan, Diskominfo juga akan berkolaborasi dengan Komdigi dan pemerintah desa untuk memastikan setiap desa memiliki operator yang memahami teknologi informasi dan mampu mengelola website secara berkelanjutan.
Jika terealisasi secara optimal, program ini diyakini akan menjadi tonggak baru digitalisasi desa di daerah yang berjuluk Ita Wotu Nusa sejatinya.
Selain memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, website desa juga berpotensi menjadi media promosi potensi lokal, publikasi kegiatan pembangunan, hingga sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
Persetujuan Komdigi tersebut sekaligus menjadi sinyal positif bahwa upaya Pemerintah Kabupaten SBT memperjuangkan pemerataan akses digital hingga ke pelosok daerah mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.(RED)
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia resmi menyetujui usulan Pemerintah Kabupaten SBT untuk penyediaan website gratis bagi seluruh desa di daerah itu.
Persetujuan tersebut diperoleh setelah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten SBT, Sitti Rizki Meutia Manaban, melakukan pertemuan dengan jajaran Komdigi di Jakarta, Kamis (18/06/2026).
Langkah ini menjadi terobosan penting dalam upaya mempercepat transformasi digital hingga ke tingkat desa, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi transparansi pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Dalam pertemuan tersebut, Manaban memaparkan gagasan pembangunan ekosistem digital desa melalui penyediaan website gratis yang dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi, layanan publik, dokumentasi pembangunan, hingga sarana keterbukaan penggunaan anggaran desa.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari Komdigi dan langsung memperoleh dukungan untuk direalisasikan.
"Website desa nantinya menjadi jantung informasi pemerintahan desa. Masyarakat bisa mengakses data desa, program pembangunan, pelayanan publik hingga laporan anggaran secara terbuka melalui telepon genggam," ujar Manaban kepada wartawan, Jumat (19/06/2026).
Menurutnya, kehadiran website desa bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan dan akuntabel.
Melalui platform digital tersebut, masyarakat dapat memantau berbagai program pembangunan desa tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Informasi yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat tersaji lebih cepat, mudah dan terbuka.
Meski telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat, Meutia menegaskan tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh desa memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan website secara mandiri.
Karena itu, Diskominfo SBT akan memfokuskan langkah lanjutan pada penyiapan sumber daya manusia (SDM), pendataan kebutuhan desa, serta pelatihan administrator website di setiap desa.
"Platform bisa disiapkan, tetapi yang paling penting adalah memastikan website tetap hidup dan terus diperbarui. Karena itu kami akan fokus menyiapkan SDM dan sistem pendukungnya agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.
Dia menambahkan, Diskominfo juga akan berkolaborasi dengan Komdigi dan pemerintah desa untuk memastikan setiap desa memiliki operator yang memahami teknologi informasi dan mampu mengelola website secara berkelanjutan.
Jika terealisasi secara optimal, program ini diyakini akan menjadi tonggak baru digitalisasi desa di daerah yang berjuluk Ita Wotu Nusa sejatinya.
Selain memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, website desa juga berpotensi menjadi media promosi potensi lokal, publikasi kegiatan pembangunan, hingga sarana komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
Persetujuan Komdigi tersebut sekaligus menjadi sinyal positif bahwa upaya Pemerintah Kabupaten SBT memperjuangkan pemerataan akses digital hingga ke pelosok daerah mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.(RED)
0Komentar