BULA, TINTATIMUR.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan partainya akan tetap menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang di Maluku. 

Terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Benhur saat menghadiri Musyawarah Anak Cabang (Musancab) PDI Perjuangan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang berlangsung di Kota Bula, Rabu (15/07/2026).

Menurut Ketua DPRD Provinsi Maluku itu, tema "Setialah Kepada Sumbermu" mengandung makna bahwa seluruh sikap politik PDI Perjuangan harus berorientasi pada kepentingan rakyat sebagai sumber kekuatan partai.

"Keinginan rakyat harus betul-betul termuat dalam rumusan politik kita. Itulah yang menjadi pegangan PDI Perjuangan," ujarnya. 

Dia menilai, pemerintahan saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang mestinya diawasi dan dikritisi.

Meski sejumlah program dinilai memiliki tujuan yang baik, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebagai contoh, Benhur menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bsaran anggaran yang dialokasikan belum sebanding dengan makanan yang diterima para siswa.

"Programnya mungkin bagus, tetapi tata implementasinya belum baik. Negara harus memastikan anggaran itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat," katanya.

Benhur juga mengkritisi kebijakan pemotongan transfer anggaran ke daerah yang dinilai belum diimbangi dengan inovasi pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

"Transfer ke daerah dipotong, lalu apa inovasi kepala daerah? Itu yang harus menjadi perhatian. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban," tuturnya. 

Ia menegaskan, sikap kritis PDI Perjuangan bukan berarti menolak seluruh kebijakan pemerintah.

Sebaliknya, partai akan mendukung setiap program yang membawa manfaat bagi masyarakat.

"Kalau kebijakan itu baik dan berpihak kepada rakyat, tentu kami dukung. Tetapi kalau menyimpang dari kehendak rakyat, kami tidak boleh diam. Itulah fungsi partai penyeimbang," pungkasnya. (RED)