JAKARTA, TINTATIMUR.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Civil Justice Indonesia (DPP LBH CJI), Ali Rumauw, SH, menilai penggunaan istilah "Londo Ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak perlu dijadikan polemik yang berlebihan.

Menurut Ali, setiap pernyataan yang disampaikan seorang kepala negara harus dipahami secara utuh sesuai konteks penyampaiannya, bukan dipotong pada satu bagian yang kemudian ditafsirkan secara terpisah.

"Setiap pidato harus dipahami secara utuh dan kontekstual. Jangan mengambil satu istilah lalu melepaskannya dari keseluruhan pesan yang ingin disampaikan. Menurut kami, istilah tersebut merupakan bentuk kiasan atau analogi dalam menyampaikan kritik, sehingga tidak perlu dijadikan persoalan yang dapat memecah belah masyarakat," ujar Ali kepada Tintatimur.id, Sabtu (25/07/2026).

Dia menilai Presiden Prabowo menggunakan istilah tersebut sebagai bentuk penyamaan atau metafora untuk mengkritik pola pikir maupun sikap tertentu, bukan ditujukan untuk menyerang kelompok tertentu.

Sebab itu, Ali mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh penafsiran yang terlepas dari konteks pidato secara keseluruhan.

Dirinya juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengedepankan sikap saling menghormati, menjaga persatuan, serta menghindari penafsiran yang berpotensi memperkeruh suasana.

Lebih lanjut, ruang publik seharusnya diisi dengan diskusi yang sehat, objektif, dan berlandaskan substansi. Dengan demikian, perbedaan pandangan dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang dewasa tanpa mengorbankan persatuan bangsa.

Letua DPP LBH CJI ini menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan literasi publik dalam memahami komunikasi politik agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial.

"Kedewasaan dalam menyikapi setiap pernyataan tokoh bangsa menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas, persatuan, dan harmoni di tengah masyarakat yang majemuk," katanya.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dari upaya politisasi terhadap pernyataan yang bersifat kiasan serta lebih mengedepankan dialog yang konstruktif apabila terdapat perbedaan pandangan.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan ruang demokrasi tetap berjalan secara sehat, produktif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa." Pungkasnya. (RED)