AMBON, TINTATIMUR.ID – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) segera membuka kembali ruang transfer fiskal dan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah agar mampu memperkuat pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Desakan tersebut disampaikan Benhur usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung di Bali.

Menurut Watubun, persoalan keterbatasan fiskal dan kewenangan bukan hanya dialami Maluku, tetapi juga menjadi keluhan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

"Kita diminta mempertajam APBD kita. Yang saya tanyakan, kita pertajam apanya?" ujar Watubun, Kamis (09/07/2026).

Dia menilai, dorongan Pemerintah Pusat agar daerah mengoptimalkan APBD tidak akan berjalan efektif apabila daerah tidak diberikan ruang untuk mengelola potensi yang dimiliki serta menciptakan sumber-sumber pendapatan baru.

Sebab itu, Politisi PDI Perjuangan ini meminta Pemerintah Pusat membuka kembali transfer kewenangan dan fiskal sehingga pemerintah daerah memiliki ruang berinovasi, memperkuat kapasitas keuangan, sekaligus mempercepat pembangunan.

"Yang kita tunggu adalah semangat untuk membuka kran transfer ke daerah. Transfer harus dibuka supaya ada kreativitas kita di daerah," tegasnya.

Dirinya juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dinilai sulit dicapai apabila kebijakan yang bersifat sentralistik masih membatasi ruang gerak pemerintah daerah.

"Sepanjang itu tidak dibuka, jangan bilang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen. Kreativitas daerah semua diambil oleh pusat," katanya.

Lebih lanjut, Watubun menilai visi dalam membangun daerah sudah berada pada arah yang tepat. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan di tingkat kementerian dan lembaga belum sepenuhnya sejalan dengan arahan Presiden.

"Pikiran Presiden bagus, tetapi pembantu-pembantu Presiden tidak menerjemahkan seluruh instruksi Presiden supaya dijalankan secara baik di daerah-daerah," tuturnya.

Ia mengibaratkan kondisi pemerintah daerah yang memiliki semangat besar untuk membangun, tetapi dibatasi oleh minimnya kewenangan dan kemampuan fiskal.

"Kalau memaksa kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara kita ini ibarat nafsu kuda tetapi tenaga ayam," pungkasnya. (RED)