JAKARTA, TINTATIMUR.ID – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum Civil Justice Indonesia (DPP LBH CJI), Ali Rumauw, SH, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seiring melemahnya harga minyak mentah dunia.

Menurut Ali, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan energi yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Dia menilai, penyesuaian harga BBM yang mengikuti dinamika pasar internasional merupakan langkah yang adil, transparan, sekaligus mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat.

"Apabila harga BBM nonsubsidi benar-benar dapat diturunkan, tentu akan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun dunia usaha. Kami mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mempertimbangkan kondisi pasar sekaligus kepentingan rakyat dalam mengambil kebijakan," ujar Ali kepada Tintatimur.id, Rabu (22/07/2026).

Praktisi hukum tersebut berharap pemerintah segera menetapkan keputusan setelah proses evaluasi selesai, sehingga manfaat dari penurunan harga energi dapat segera dirasakan masyarakat secara luas.

Dia menegaskan, kebijakan penyesuaian harga BBM harus diterapkan secara konsisten berdasarkan mekanisme ekonomi yang transparan.

Lebih lanjut, masyarakat berhak memperoleh manfaat ketika harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

"Prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan publik. Ketika harga minyak dunia naik, harga BBM ikut menyesuaikan. Maka, ketika harga minyak dunia turun, sudah sepatutnya masyarakat juga menikmati dampak positifnya melalui penurunan harga BBM," tegasnya.

Dirinya menilai bahwa penurunan harga BBM nonsubsidi tidak hanya menguntungkan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi menekan biaya distribusi barang dan jasa.

Kondisi tersebut diyakini dapat membantu mengendalikan laju inflasi, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dampak positifnya akan dirasakan lebih luas. Biaya logistik dapat ditekan, harga barang menjadi lebih stabil, dan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga. Ini tentu menjadi harapan bersama," katanya.

Ia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

"Pada akhirnya, kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus menjadi prioritas. Kami mendukung setiap langkah pemerintah yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkasnya. (RED)