Oleh: Siti Khoiriyah Hatala 

(Indonesia Sedang Baik-Baik Saja? Barangkali Hanya di Media Sosial Para Pejabat)

TINTATIMUR.ID – Akhir-akhir ini saya sering bertanya pada diri sendiri, benarkah negeri ini sedang bergerak maju, atau kita hanya terlalu sering melihatnya bergerak di layar media sosial?

Hampir setiap hari linimasa dipenuhi wajah-wajah para pejabat. Ada yang meresmikan proyek baru, menghadiri rapat koordinasi, membuka seminar, memimpin apel, memotong pita, menghadiri pesta pernikahan, hingga mengunggah foto bersama dengan senyum yang seolah memberi isyarat bahwa semuanya sedang berjalan baik-baik saja. Dari layar ponsel, negara tampak hidup. Pemerintahan terlihat sibuk. Pembangunan seolah terus berlangsung tanpa jeda.

Namun, setiap kali saya menutup media sosial dan melihat kenyataan di sekitar, saya menemukan cerita yang berbeda.

Masih ada masyarakat yang berjuang memperoleh pendidikan yang layak. Masih ada sekolah dengan fasilitas yang jauh dari kata memadai. Di sejumlah daerah terdengar keluhan mengenai hak pegawai yang belum dibayarkan selama berbulan-bulan. Di tempat lain, masyarakat terus berhadapan dengan harga kebutuhan pokok yang semakin menekan, lapangan pekerjaan yang belum mampu memberi kepastian, pelayanan publik yang lamban, hingga berbagai kasus kekerasan yang membuat rasa aman terasa semakin mahal.

Saya kemudian merasa seolah negeri ini memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah Indonesia yang tampil di media sosial para pejabat penuh optimisme, agenda, dan seremoni. Wajah kedua adalah Indonesia yang hidup bersama masyarakat Indonesia yang masih bergulat dengan persoalan yang sama dari tahun ke tahun. Yang berubah sering kali hanya nama programnya, sementara akar persoalannya tetap tinggal di tempat yang sama.

Barangkali persoalannya bukan karena negara ini kekurangan program. Kita juga tidak kekurangan slogan, target pembangunan, atau janji perubahan. Yang semakin langka justru keberanian untuk menuntaskan persoalan sampai ke akarnya. Kita terlalu sering merayakan dimulainya sesuatu, tetapi terlalu jarang memastikan bahwa sesuatu itu benar-benar selesai dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

Sering kali kita mengukur keberhasilan pemerintahan dari banyaknya program yang diluncurkan, rapat yang diselenggarakan, atau proyek yang diresmikan. Padahal, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa banyak agenda yang berhasil dibuat, melainkan seberapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar berhasil diselesaikan. Program boleh berganti setiap tahun, tetapi jika rakyat masih menghadapi persoalan yang sama, bukankah wajar jika publik mulai mempertanyakan arah pembangunan itu sendiri?

Ironisnya, budaya birokrasi kita sering kali lebih gemar menciptakan agenda baru daripada mengevaluasi agenda lama. Ketika satu persoalan belum selesai, lahirlah program berikutnya. Ketika target sebelumnya belum tercapai, perhatian justru berpindah ke proyek baru yang lebih menarik untuk dipublikasikan. Akibatnya, penyelesaian persoalan sering kali berhenti di atas kertas, sedangkan masyarakat tetap hidup bersama masalah yang tidak pernah benar-benar selesai.

Fenomena itu dapat kita lihat hampir di semua sektor. Ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga keamanan sama-sama menyisakan pekerjaan rumah. Persoalannya berbeda-beda, tetapi polanya sama: penyelesaiannya berjalan lambat, sementara ruang publik terus dipenuhi narasi mengenai pencapaian dan seremoni.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa pemerintah tidak bekerja. Saya juga tidak menutup mata terhadap berbagai capaian yang telah diraih. Akan tetapi, saya percaya bahwa rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya terlihat sibuk. Rakyat membutuhkan pemerintah yang berani menyelesaikan persoalan, meskipun persoalan itu tidak selalu menarik untuk dipublikasikan.

Ketika Angka Ekonomi Tidak Selalu Mewakili Isi Dapur Rakyat

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan berbagai indikator ekonomi yang membaik. Angka kemiskinan menurun, ketimpangan mengecil, dan sejumlah indikator makro bergerak ke arah yang positif. Semua itu patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi. 

Namun, saya percaya bahwa kehidupan masyarakat tidak selalu dapat diterjemahkan oleh statistik.

Bagi banyak keluarga, kesejahteraan bukanlah angka persentase dalam laporan tahunan. Kesejahteraan adalah ketika penghasilan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, harga bahan pokok tidak terus melonjak, biaya pendidikan anak masih dapat dijangkau, dan ada kepastian bahwa besok mereka masih memiliki pekerjaan.

Di sinilah pembangunan diuji. Keberhasilan ekonomi tidak cukup berhenti pada grafik yang meningkat. Keberhasilan itu baru memiliki arti ketika benar-benar hadir di meja makan masyarakat, di pasar tradisional, di rumah-rumah sederhana, dan dalam rasa tenang bahwa kebutuhan hidup dapat dipenuhi tanpa kecemasan yang berlebihan.

Pendidikan: Masa Depan yang Tidak Boleh Menunggu

Sebagai mahasiswa, saya selalu percaya bahwa pendidikan adalah jalan paling masuk akal untuk mengubah masa depan. Karena itu, saya sulit memahami mengapa hingga hari ini persoalan-persoalan mendasar di sektor pendidikan masih terus berulang.

Masih ada sekolah yang kekurangan fasilitas. Masih ada guru yang bekerja dalam berbagai keterbatasan. Di daerah kepulauan seperti Maluku, tantangan geografis memang tidak sederhana. Namun tantangan itu seharusnya menjadi alasan untuk menghadirkan perhatian yang lebih besar, bukan alasan untuk membiarkannya terus berlangsung.

Belakangan, masyarakat juga menyoroti informasi mengenai dugaan keterlambatan pembayaran hak sebagian pegawai PPPK di sektor pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Jika informasi tersebut benar, maka persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi. Di balik setiap keterlambatan ada keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup dan ada pendidik yang tetap menjalankan tanggung jawabnya meskipun haknya belum diterima.

Bukankah aneh jika kita terus berbicara tentang Indonesia Emas 2045, tetapi masih membiarkan persoalan-persoalan mendasar dalam pendidikan berjalan tanpa kepastian penyelesaian?

Ketika Nyawa Menjadi Sekadar Judul Berita

Yang paling saya khawatirkan bukan hanya banyaknya tragedi yang terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kita mulai terbiasa melihatnya.

Kasus penembakan terhadap warga sipil di Papua, pembunuhan, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, hingga berbagai bentuk kejahatan lainnya datang silih berganti memenuhi ruang pemberitaan. Kita marah hari ini, lalu lupa beberapa hari kemudian ketika muncul kasus baru.

Padahal, bagi keluarga korban, tragedi itu tidak pernah selesai.

Negara memang tidak dapat mencegah setiap tindak kejahatan. Namun negara memiliki kewajiban menghadirkan perlindungan, memastikan hukum ditegakkan secara adil, dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh rasa aman. Sebab ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sejauh mana negara mampu melindungi martabat dan nyawa setiap warganya.

Negara Tidak Kekurangan Program, tetapi Kekurangan Penyelesaian

Tulisan ini bukan lahir dari kebencian terhadap pemerintah. Justru karena saya mencintai negeri ini, saya merasa kritik perlu terus disampaikan.

Saya percaya Indonesia memiliki sumber daya, potensi, dan orang-orang baik yang bekerja dengan tulus. Namun saya juga percaya bahwa pemerintah tidak boleh terlalu nyaman dengan citra keberhasilan. Sebab rakyat tidak hidup di dalam unggahan media sosial. Rakyat hidup di tengah kenyataan yang kadang jauh berbeda dari apa yang dipertontonkan kepada publik.

Barangkali sudah saatnya kita mengubah cara menilai keberhasilan pemerintahan. Bukan lagi dari seberapa banyak program yang diluncurkan atau proyek yang diresmikan, tetapi dari seberapa banyak persoalan rakyat yang benar-benar berhasil diselesaikan.

Mungkin Indonesia memang sedang bergerak maju. Saya berharap itu benar. Namun selama masih ada guru yang memperjuangkan haknya, masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, korban kekerasan yang menunggu keadilan, dan daerah-daerah yang terus meminta perhatian negara, saya belum bisa mengatakan bahwa semuanya benar-benar baik-baik saja.

Karena pada akhirnya, rakyat tidak pernah meminta pemerintah terlihat sempurna. Rakyat hanya ingin merasakan bahwa negara benar-benar hadir ketika mereka paling membutuhkannya.