AMBON, TINTATIMUR.ID – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, selaku Ketua Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSP), memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) di Jakarta, Selasa (30/06/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi kepulauan dengan Pansus dalam mendorong lahirnya kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan.

Dalam forum itu, Gubernur menegaskan bahwa provinsi-provinsi kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah daratan sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang lebih adil dan proporsional.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian serius terhadap pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan

Terutama dalam peningkatan konektivitas antarpulau, penguatan pengelolaan potensi kelautan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyusunan regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan tantangan daerah kepulauan.

"Daerah kepulauan membutuhkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan riil masyarakat, sehingga pembangunan dapat berjalan merata dan berkeadilan," tegasnya. 

Gubernur juga menyampaikan berbagai aspirasi dan usulan dari pemerintah provinsi anggota agar menjadi bahan pertimbangan Pansus dalam menyusun rekomendasi maupun kebijakan strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

"Kita berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin kuat sehingga agenda pembangunan kawasan kepulauan dapat menjadi prioritas dalam kebijakan nasional." Pungkasnya. (RED)