BULA, TINTATIMUR.ID – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, Jasali Keliwar, mengakui kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan.

Pasalnya, penurunan anggaran tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan dan bantuan sosial di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Jasali saat menggelar Reses Masa Persidangan Ke-II Tahun 2026 di Desa Matlean, Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten SBT, Minggu (12/07/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Jasali menegaskan bahwa meski belum dapat memberikan bantuan secara pribadi, ia tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Khususnya di wilayah Amarsekaru, Pulau Gorom, dan Kabupaten Seram Bagian Timur secara umum.

"Meskipun kita belum memberikan secara pribadi, tetapi kita terus memberikan perhatian serius terhadap daerah, khususnya Amarsekaru, Pulau Gorom, dan Seram Bagian Timur secara umum. Kita tetap berupaya membantu," ujarnya.

Dia menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, hal tersebut menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk terus mencari terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Anggaran daerah saat ini mengalami penurunan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah bersama DPRD untuk bagaimana meningkatkan PAD," katanya.

Selain penurunan kemampuan fiskal daerah, Wakil Ketua II DPRD ini juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya dana transfer ke daerah, ditambah pemotongan dana bagi hasil yang semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.

Akibat kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya masyarakat Desa Matlean, tetapi hampir seluruh masyarakat SBT mempertanyakan minimnya program pembangunan maupun bantuan sosial dari pemerintah daerah dan DPRD.

"Bukan hanya masyarakat Matlean, tetapi seluruh masyarakat SBT bertanya mengapa banyak program dan bantuan sosial yang belum bisa direalisasikan. Penyebab utamanya adalah efisiensi anggaran yang sedang terjadi," jelasnya.

Politisi NasDem ini juga menerangkan bahwa sejumlah program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk untuk sektor pendidikan, merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Lebih lanjut, shingga pemerintah daerah maupun DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengubah maupun mengalihkan penggunaannya.

Meski demikian, ia menilai Desa Matlean memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kawasan prioritas pembangunan di Pulau Gorom karena wilayahnya yang luas dan strategis.

"Daerah Matlean ini layak menjadi salah satu sentra pembangunan. Hanya saja, kemampuan anggaran daerah saat ini masih sangat terbatas," tuturnya.

Menutup kegiatan reses, Jasali memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan akan menjadi perhatian dan diperjuangkan.

Baik di tingkat Pemerintah Kabupaten maupun melalui jalur politik hingga ke tingkat yang lebih tinggi. (RED)