AMBON, TINTATIMUR.ID — Sembilan raja dari 13 negeri/desa penyangga Taman Nasional Manusela, Kabupaten Maluku Tengah, menemui Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di kediamannya, Mangga Dua, Ambon, Jumat (28/08/2026).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan tapal batas kawasan Taman Nasional Manusela, infrastruktur jalan, pendidikan hingga kesehatan.

Lewerissa menegaskan, Pemprov Maluku terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan siap memfasilitasi koordinasi dengan pihak Taman Nasional Manusela serta pemerintah pusat.

“Yang paling penting pemerintah mendengar dan pemerintah merespon apa yang menjadi aspirasi mereka,” kata Lewerissa.

Gubernur menjelaskan penetapannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Untuk itu, Lewerissa menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Maluku Haikal Baadilla mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat.

“Pemerintah provinsi sudah menugaskan Pak Kadis Kehutanan, Pak Haikal, untuk nanti mengkoordinasikan pertemuan antara masyarakat dengan Taman Nasional Manusela,” jelasnya. 

Dia menilai persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui koordinasi dan dialog. Ia juga menyebut adanya zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan masyarakat beraktivitas sesuai ketentuan.

Selain tapal batas, Pemprov Maluku akan berkoordinasi dengan Pemkab Maluku Tengah terkait fasilitas kesehatan dan pendidikan di wilayah tersebut.

Lewerissa juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi langsung negeri-negeri di kawasan Gunung Manusela dan Maraina.

“Saya kira soal waktu saja, tapi niat itu sudah ada sejak lama di dalam diri saya,” pungkasnya. (RED)