BULA, TINTATIMUR.ID — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Ichwan Mochal, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT segera mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengawasi distribusi dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Desakan itu disampaikan Mochal dalam rapat bersama mitra Komisi II DPRD SBT yang berlangsung di ruang Paripurna DPRD SBT, Rabu (12/08/2026).

Menurutnya, keberadaan Satgas Pangan sangat penting untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan di lapangan.

Mochal menyebut Satgas Pangan semestinya melibatkan sejumlah unsur terkait, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, kepolisian melalui Satuan Reserse Kriminal maupun Lalu Lintas, serta Samsat.

Namun, kata dia, hingga kini langkah tersebut belum berjalan maksimal dengan alasan keterbatasan anggaran.

“Kalau memang tidak ada uang, kegiatan Satgas Pangan itu harus kita masukkan dalam pembahasan anggaran,” tegas Mochal.

Mochal menilai persoalan BBM bersubsidi tidak akan pernah selesai jika pengawasan di lapangan tidak diperkuat.

Dirinya juga menyoroti kondisi penyaluran BBM di sejumlah SPBU. Ia menilai kuota yang tersedia sebenarnya cukup, namun persoalan muncul pada mekanisme pelayanan dan pengawasan di lapangan.

Mochal mencontohkan penyaluran Pertalite yang menurutnya memiliki kuota cukup besar setiap bulan. Namun, kondisi di SPBU tetap kerap menimbulkan antrean panjang dan keluhan masyarakat.

“Yang saya tegaskan di sini, Satgas Pangan harus ada. Jujur, sampai kapan pun kita bicara masalah ini tidak akan selesai kalau pengawasannya tidak difungsikan,” ujarnya.

Selain pengawasan, Mochal juga mendorong adanya perluasan fasilitas SPBU di Permata Hitam. Menurutnya, kondisi SPBU yang terlalu sempit menjadi salah satu faktor yang memperburuk antrean kendaraan.

Ia berharap Pertamina dan pemerintah daerah dapat duduk bersama mencari solusi agar pelayanan BBM kepada masyarakat lebih optimal.

“Kalau itu diperluas, saya yakin tidak ada lagi kendala-kendala seperti ini,” katanya.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini juga menyinggung kebutuhan pelayanan BBM bagi masyarakat dan sektor kelistrikan. 

Lebih lanjut, dua SPBU yang ada saat ini tidak akan mampu melayani jumlah pengguna yang terus meningkat apabila tidak dibarengi dengan pembenahan sistem dan fasilitas.

Sebab itu, ia meminta semua pihak, termasuk Pertamina, PLN dan pemerintah daerah, saling mendukung untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

“Dua SPBU dengan pengguna yang begitu banyak tidak akan mampu sampai kapan pun untuk mengatasi masalah ini. Jadi saran saya, Satgas Pangan itu difungsikan. Kalau tidak, selamanya akan seperti ini,” pungkasnya. (RED)