BULA, TINTATIMUR.ID — Persoalan antrean dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menjadi sorotan.

Anggota DPRD SBT, Ichwan Mochal, menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan kuota BBM.

Menurutnya, pengawasan dan kapasitas pelayanan di tingkat SPBU juga harus dibenahi.

Hal itu disampaikan Mochal saat rapat bersama mitra Komisi II DPRD SBT di ruang Paripurna DPRD SBT, Rabu (12/08/2026).

Mochal mengatakan, berdasarkan penelusuran yang dilakukan, pasokan BBM bersubsidi yang disalurkan melalui SPBU sebenarnya relatif mencukupi.

Namun, persoalan muncul ketika jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM jauh lebih besar dibandingkan kemampuan fasilitas pelayanan yang tersedia.

“Dua SPBU dengan pengguna yang begitu banyak, tidak akan mampu sampai kapan pun untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.

Dia menilai salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperluas fasilitas SPBU, khususnya di kawasan Permata Hitam.

Keterbatasan ruang pelayanan membuat antrean kendaraan sulit diurai. Kondisi tersebut kemudian berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru di lapangan.

“Kalau itu diperluas, saya yakin sekali tidak ada masalah kendala-kendala,” katanya.

Selain persoalan fasilitas, Mochal kembali menekankan pentingnya pengawasan melalui Satgas Pangan.

Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta Pemkab SBT tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan untuk tidak membentuk atau mengaktifkan tim tersebut.

Satgas Pangan, kata dia, harus melibatkan lintas sektor sehingga pengawasan distribusi BBM dapat dilakukan secara menyeluruh.

Dirinya bahkan mengusulkan agar pembiayaan kegiatan Satgas Pangan dibahas dalam proses penyusunan anggaran daerah.

“Kalau memang tidak ada uang, kegiatan Satgas Pangan itu harus kita masukkan dalam pembahasan anggaran,” tegasnya.

Mochal juga mengajak Pertamina, PLN dan pemerintah daerah untuk membangun koordinasi yang lebih kuat.

Lebih lanjut, kebutuhan BBM masyarakat dan kebutuhan operasional kelistrikan sama-sama harus diperhatikan.

Ia mengingatkan, tanpa pembenahan sistem distribusi, pengawasan dan penambahan kapasitas pelayanan, persoalan antrean BBM di SBT akan terus berulang.

“Satgas Pangan itu harus difungsikan. Kalau tidak, selamanya seperti ini,” pungkasnya. (RED)