BULA, TINTATIMUR.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) memberikan sejumlah catatan kritis terhadap pengelolaan APBD, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pembangunan infrastruktur dasar.

Ketua Fraksi PKB DPRD SBT, Rudi Wadjo, mengatakan akuntabilitas pemerintah daerah tidak cukup hanya dibuktikan melalui laporan keuangan dan opini pemeriksaan.

Hal itu disampaikan Rudi saat membacakan pandangan akhir Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026, Jumat (14/08/2026) malam.

Menurutnya, ukuran keberhasilan APBD harus dilihat dari sejauh mana anggaran mampu menjawab persoalan masyarakat.

“Realisasi anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penyelesaian persoalan masyarakat di lapangan,” ujarnya.

Fraksi PKB meminta pemerintah daerah mengoptimalkan sejumlah sektor PAD yang dinilai belum tergarap maksimal pada 2025.

Selain itu, penyerapan anggaran pada tahun-tahun mendatang diminta berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

PKB juga mendesak pemerintah serius membangun jalan lingkar di Kesui Watubela.

Lebih lanjut, akses tersebut memiliki posisi strategis karena dapat memutus keterisolasian geografis, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga di wilayah kepulauan.

“Akses jalan ini sangat vital untuk memutus isolasi geografis, memperlancar mobilitas warga serta menghidupkan kembali kegiatan perekonomian masyarakat,” katanya.

Tak hanya jalan, PKB juga meminta pemerintah mengalokasikan anggaran memadai untuk pembangunan tanggul penahan ombak di sejumlah titik rawan permukiman pesisir.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis SBT yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem.

“Langkah ini harus segera dieksekusi demi melindungi ruang hidup masyarakat dan mencegah bencana abrasi pantai yang kian mengancam,” tegasnya.

Fraksi PKB juga meminta alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan benar-benar menyentuh pelayanan langsung di tingkat paling bawah.

“Jangan sampai anggaran habis pada belanja operasional birokrasi semata,” pungkasnya.

PKB berharap kebijakan anggaran ke depan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan SBT. (RED)