BULA, TINTATIMUR.ID — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Konsultasi tersebut diusulkan penambahan armada Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk memperkuat penanganan kebakaran di daerah.

Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua, mengatakan konsultasi tersebut dilakukan dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri pada Jumat (28/08/2026).

Dalam konsultasi itu, pihak Kemendagri memastikan proposal pengadaan armada Damkar yang diajukan Pemerintah Kabupaten SBT melalui dinas terkait telah diterima.

“Proposal dari pemerintah daerah lewat dinas terkait sudah masuk. Sekarang mereka akan melakukan TLA (Tindak Lanjut Audit) dan mempertimbangkan skala prioritas,” ujarnya. 

Menurutnya, usulan tersebut akan bersaing dengan proposal dari sekitar 130 daerah lainnya yang juga membutuhkan dukungan armada Damkar.

Sebab itu, Komisi I DPRD SBT turut menyampaikan kondisi objektif daerah, terutama meningkatnya ancaman kebakaran akibat cuaca ekstrem dan dampak El Nino.

Dia menyebut, kondisi tersebut telah menyebabkan sekitar 131 hektare lahan produksi masyarakat di SBT terbakar.

“Kami menyampaikan kondisi objektif daerah, dampak El Nino yang mengakibatkan kebakaran kurang lebih 131 hektare lahan produksi masyarakat yang terbakar habis,” katanya.

Ketua DPC PDI Perjuangan SBT ini menjelaskan, Kemendagri memberikan respons positif terhadap usulan tersebut.

Namun, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran untuk proses mobilisasi armada hingga kebutuhan prakondisi setelah kendaraan diterima.

Armada Damkar yang diusulkan merupakan kendaraan produksi Korea sehingga membutuhkan penyesuaian dan persiapan sebelum dapat dioperasikan secara optimal di daerah.

“Mereka hanya butuh support pemerintah daerah untuk anggaran pengiriman dan anggaran prakondisi,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, apabila kebutuhan anggaran tersebut dapat disiapkan melalui APBD, maka peluang SBT memperoleh armada Damkar pada tahun berikutnya semakin terbuka.

Selain kendaraan Damkar, armada tersebut juga akan dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) sebagai sarana pendukung operasional petugas.

“Kalau itu sudah disiapkan oleh pemerintah daerah, maka di tahun berikutnya kita sudah bisa mendapatkan mobil Damkar sekaligus APD-nya,” tuturnya.

Lebih lanjut, dalam usulan tersebut, SBT mengajukan satu unit armada Damkar.

Pihaknya juga mendorong agar pemerintah pusat dapat memberikan sarana pendukung lainnya untuk memperkuat kemampuan penanganan kebakaran di daerah.

Ia berharap komunikasi dengan Kemendagri terus diperkuat sehingga usulan tersebut dapat masuk dalam skala prioritas dan direalisasikan.

“Alhamdulillah hasil konsultasi Komisi I itu direspons baik. Mereka bahkan meminta kalau ada waktu ke Jakarta, kami bisa kembali untuk sama-sama saling memperkuat,” pungkasnya. (RED)