BULA, TINTATIMUR.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD SBT, Rudi Wadjo, dalam pandangan akhir Fraksi PKB pada Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2026, Jumat (14/08/2026) malam.

Dia menyampaikan penghargaan kepada Bupati SBT beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas kerja keras dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD 2025.

Menurutnya, capaian WTP menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Prestasi administrasi ini membuktikan adanya komitmen perbaikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Namun, Fraksi PKB mengingatkan agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai prestasi administratif semata.

Dirinya menegaskan, akuntabilitas pemerintah kepada rakyat harus diukur dari dampak nyata penggunaan anggaran terhadap kehidupan masyarakat.

“Akuntabilitas kepada rakyat tidak boleh hanya diukur dari opini di atas kertas,” katanya.

Rudi menilai, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk menekan kemiskinan, menggerakkan roda ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebab itu, Fraksi PKB menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Di sisi lain, Fraksi PKB tetap memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah daerah, termasuk optimalisasi PAD, percepatan pembangunan jalan lingkar Kesui Watubela, pembangunan tanggul penahan ombak, serta penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.

PKB juga menyoroti kondisi kekeringan ekstrem yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah SBT dan meminta pemerintah segera melakukan intervensi anggaran darurat.

Ia berharap seluruh catatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran berikutnya.

“Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Seram Bagian Timur yang adil dan makmur,” pungkasnya. (RED)