BULA, TINTATIMUR.ID — Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Darwis Rumakey, menyebut adanya "Bupati-Bupati Kecil" di lingkungan Pemerintah daerah (Pemda) setempat. 

Pasalnya, ada dugaan pejabat di lingkungan Pemda SBT yang dinilainya bertindak melampaui tugas dan kewenangan Bupati Fachri Husni Alkatiri. 

Sehingga, di dalam pemerintahan yang seolah memiliki kewenangan mengambil keputusan di luar tugas pokoknya.

Hal tersebut disampaikan Darwis dalam forum Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (29/09/2026).

Menurut Darwis, secara konstitusional pemerintahan daerah SBT dipimpin Bupati Fachri Husni Alkatiri bersama Wakil Bupati M. Miftah Thoha R. Wattimena. 

Sebab itu, ia mempertanyakan munculnya pejabat lain yang dinilainya seolah-olah memiliki kewenangan seperti kepala daerah.

“Saya melihat ada Bupati-Bupati kecil yang ada di dalam pemerintahan OPD,” kata Darwis.

Dia kemudian mencontohkan tindakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) SBT yang disebutnya pernah turun langsung menangani persoalan pergantian sejumlah kepala sekolah.

Dirinya meminta Sekda SBT Achmad Q. Amahoru saat mewakili Bupati dalam rapat tersebut untuk menjelaskan bahwa apakah tindakan tersebut merupakan perintah dari pimpinan daerah.

“Pernah saudara Kasatpol PP turun langsung untuk menggantikan beberapa kepala sekolah. Tolong, apakah ini perintah Saudara Sekda?” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung tindakan Kasatpol PP yang disebut turun langsung ke sekolah dan membawa sejumlah pegawai untuk dipindahkan.

Padahal, menurutnya, tenaga guru masih sangat dibutuhkan untuk mendukung pelayanan pendidikan di daerah berjuluk Ita Wotu Nusa itu.

“Guru, kita sangat butuh guru,” tegas Darwis. 

Darwis mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya Kasatpol PP kembali disebut memberikan rekomendasi terkait pergantian kepala sekolah.

Ia mempertanyakan dasar kewenangan rekomendasi tersebut, termasuk dugaan adanya persoalan kepentingan dalam proses penempatan.

Dirinya mengaku memiliki bukti terkait persoalan yang disampaikannya dan meminta Sekda segera mengambil tindakan.

“Pak Sekda, Kasatpol PP ini harus diberikan teguran,” tegasnya.

Dia meminta persoalan tersebut tidak terus berulang dan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab SBT bekerja sesuai tugas serta kewenangannya masing-masing.

Selain persoalan Kasatpol PP, Darwis juga meminta perhatian Sekda terhadap keberadaan tenaga pendukung di lingkungan pemerintah daerah, termasuk petugas keamanan dan tenaga lainnya.

Darwis berharap persoalan tersebut turut mendapat kejelasan dari pemerintah daerah.

“Pak Sekda, tiga hal itu sangat penting,” tuturnya. 

Lebih lanjut, ditegaskan, seluruh kritik yang disampaikannya merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak saling merasa paling benar dalam menjalankan pemerintahan.

“Kita semua yang berada di dalam ini sudah tentu punya niat baik bagaimana memperbaiki negeri ini,” pungkasnya. (RED)