AMBON, TINTATIMUR.ID — Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Ketahanan Pangan memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman El Niño dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi mengganggu pasokan serta memicu kenaikan harga pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Inawati Bin Tahir, mengatakan kekeringan berkepanjangan dapat menekan produksi pertanian, terutama cabai dan sayuran, sementara gangguan transportasi berisiko menghambat distribusi pangan antarpulau.

“Sebagai provinsi kepulauan, kelancaran distribusi antarpulau dan stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama. Keterlambatan pasokan dapat memicu kenaikan harga dan meningkatkan risiko kerawanan pangan, terutama di pulau-pulau kecil,” ujar Inawati, Rabu (21/10/2026).

Inawati mengatakan, untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pihaknya memperkuat cadangan pangan, berkoordinasi dengan Perum Bulog, menjaga kelancaran distribusi, serta meningkatkan pemantauan harga bahan pokok.

Gerakan Pangan Murah (GPM) juga didorong untuk membantu masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau.

“Cadangan pangan harus dipastikan tersedia, termasuk kesiapan penyaluran ke wilayah yang membutuhkan. Koordinasi dengan Bulog dan pihak terkait penting untuk mengantisipasi hambatan distribusi,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong pemanfaatan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan jagung, guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

“Pemanfaatan pangan lokal perlu terus didorong untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat, terutama ketika produksi dan distribusi menghadapi gangguan akibat perubahan iklim,” jelasnya.

Lebih lanjut, perhatian khusus juga diberikan terhadap komoditas cabai yang mengalami kenaikan harga dan penurunan pasokan akibat musim panas berkepanjangan. 

Untuk mengatasinya, pihaknya berkolaborasi dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

“Pasokan cabai lokal dari daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru dan Pulau Seram, semakin berkurang. Karena itu, cabai akan didatangkan dari luar daerah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat,” tuturnya. 

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor bersama BPBD, BMKG, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan diperlukan untuk memantau titik panas, kualitas udara, serta dampak karhutla terhadap masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga stabilitas pasokan pangan, memanfaatkan sumber pangan lokal, dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla,” tutupnya. (RED)