Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar di ruang rapat Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (26/05/2026)
Langkah digitalisasi itu dinilai penting di tengah masih lemahnya pengawasan dan optimalisasi penerimaan daerah di sejumlah sektor strategis yang selama ini berpotensi menyebabkan kebocoran PAD.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pelayanan dan pengawasan pendapatan daerah.
"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan agar lebih transparan, akuntabel dan efektif," ujarnya.
Menurutnya, penerapan sistem digital akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas penerimaan daerah yang selama ini dinilai belum maksimal.
Dia menekankan digitalisasi sistem keuangan diharapkan mampu mempersempit ruang manipulasi, mempercepat pelayanan publik, hingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Direktur Bank Maluku Malut Syahrisal Imbar mengatakan pihaknya siap mendukung penuh seluruh pemerintah daerah di Maluku dan Maluku Utara dalam percepatan digitalisasi transaksi keuangan.
"Digitalisasi ini bertujuan memaksimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran. Bank Maluku Malut siap mendukung seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan digitalisasi transaksi," katanya.
Syahrisal mengungkapkan sejumlah kabupaten dan kota sebelumnya telah mulai menerapkan sistem digital dalam transaksi pemerintahan dan menunjukkan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, Bank Maluku Malut bersama pemerintah daerah juga akan segera menerapkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara digital guna mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dirinya optimistis di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerissa, Maluku dapat menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi sistem keuangan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bank Maluku Malut turut menandatangani kerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku terkait digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
Kepala Bapenda Maluku Djalaludin Salampessy mengatakan kerja sama tersebut mencakup pengembangan sistem digital pada pengelolaan pajak daerah, retribusi hingga sumber-sumber pendapatan lainnya.
"MoU ini berisi komitmen pemerintah daerah dalam digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya sektor pendapatan, serta pengembangan langkah-langkah strategis untuk mendorong peningkatan PAD," jelasnya.
Meski demikian, tantangan terbesar digitalisasi bukan hanya pada penerapan sistem, tetapi juga konsistensi pengawasan, kesiapan sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh transaksi benar-benar berjalan transparan dan terintegrasi.
"Jika diterapkan secara serius dan berkelanjutan, digitalisasi keuangan daerah diyakini dapat menjadi solusi nyata untuk memperkuat PAD dan menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini kerap menjadi sorotan publik," pungkasnya.(RED)
0Komentar