AMBON, TINTATIMUR.ID - Momentum Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVI Tahun 2026 di Gorontalo menjadi panggung penting bagi Maluku.

Di tengah ribuan peserta yang memadati arena kegiatan nasional tersebut, Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terlihat melakukan pertemuan dan berbincang langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Rabu 24 Juni 2026.

Pertemuan dua pemimpin itu sontak menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Maluku yang selama ini menaruh harapan besar terhadap percepatan pembangunan daerah.

Momen tersebut dinilai bukan sekadar perjumpaan seremonial, melainkan peluang strategis untuk memperjuangkan berbagai kepentingan Maluku di hadapan pemerintah pusat.

Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki potensi perikanan, kelautan, pertanian, dan sumber daya alam yang melimpah, Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan.

Mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, hingga peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.

Sebab itu, komunikasi langsung antara Gubernur Hendrik Lewerissa dan Presiden Prabowo dinilai menjadi langkah penting dalam membuka ruang koordinasi yang lebih kuat antara daerah dan pusat.

Salah satu masyarakat Maluku, Arman, mengatakan pertemuan tersebut membawa optimisme baru bagi masyarakat yang selama ini berharap adanya perhatian lebih besar dari pemerintah pusat terhadap Maluku.

“Pertemuan ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Maluku. Kami berharap Gubernur Hendrik Lewerissa dapat menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi daerah kepada Presiden Prabowo. Maluku memiliki potensi besar, tetapi juga masih membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat,” ujar Arman kepada TINTATIMUR.ID, Kamis (25/06/2026).

Menurutnya, sektor perikanan dan kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Maluku harus mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi infrastruktur, teknologi, maupun akses pasar.

“Nelayan Maluku membutuhkan fasilitas yang lebih baik, mulai dari pelabuhan perikanan, cold storage, hingga dukungan pemasaran hasil tangkapan. Begitu juga petani yang membutuhkan bantuan sarana produksi dan kepastian pasar. Kami berharap pertemuan ini membawa dampak nyata, bukan hanya menjadi foto atau simbol politik semata,” tegasnya.

Dia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan, jembatan, transportasi laut, serta penguatan layanan dasar di daerah-daerah terpencil yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

“Maluku adalah daerah kepulauan. Tantangan terbesar kami adalah konektivitas. Banyak wilayah yang masih sulit dijangkau. Jika pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan bergerak lebih cepat,” katanya.

PENAS XVI 2026 sendiri merupakan forum nasional yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh pertanian, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dari seluruh Indonesia untuk memperkuat kolaborasi pembangunan sektor pangan dan perikanan.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai pilar utama mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Lebih lanjut, kehadiran Gubernur Maluku dalam agenda tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan kepentingan daerah turut menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.

Dirinya menjelaskan bahwa masyarakat Maluku saat ini membutuhkan keberpihakan nyata dari pemerintah pusat agar berbagai potensi yang dimiliki daerah dapat dioptimalkan demi kesejahteraan rakyat.

“Kami percaya Gubernur Hendrik membawa suara masyarakat Maluku dalam pertemuan itu. Harapan kami sederhana, bagaimana pemerintah pusat dapat melihat Maluku bukan hanya sebagai wilayah terluar Indonesia, tetapi sebagai daerah strategis yang memiliki kontribusi besar bagi masa depan ekonomi maritim nasional,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa masyarakat akan menaruh harapan besar terhadap tindak lanjut dari pertemuan tersebut, terutama terkait program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan petani, nelayan, dan masyarakat pesisir.

“Semoga pertemuan ini menjadi pintu masuk lahirnya kebijakan dan program konkret bagi Maluku. Kami ingin melihat hasil nyata berupa pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan percepatan kemajuan daerah,” pungkasnya.(RED)