AMBON, TINTATIMUR.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, beri alarm bagi seluruh pemangku kebijakan di Maluku agar tidak hanya fokus pada besaran investasi proyek Blok Masela.

Tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dari proyek migas raksasa tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, kepada Tintatimur.id, Kamis (25/06/2026).

Menurutnya, salah satu aspek paling penting yang harus mendapat perhatian serius adalah pengelolaan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang akan dikelola melalui PT Maluku Energi Abadi (MEA).

Dia menegaskan, PI 10 persen bukan sekadar angka atau simbol keterlibatan daerah dalam proyek strategis nasional tersebut. 

Lebih dari itu, PI harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku secara berkelanjutan.

"PI 10 persen harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tegas Alhidayat.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PI menjadi faktor penting untuk memastikan keuntungan yang diperoleh daerah.

Tidak hanya berhenti pada angka-angka laporan keuangan, tetapi benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, Alhidayat mengingatkan bahwa peluang ekonomi Maluku dari Blok Masela tidak hanya berasal dari PI 10 persen.

Terdapat potensi ekonomi yang jauh lebih besar melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam berbagai sektor pendukung industri migas.

Dirinya menyebutkan, terdapat peluang sekitar 26,6 persen melalui skema local content atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dapat dimanfaatkan oleh Maluku.

Peluang tersebut mencakup rantai pasok, jasa logistik, transportasi, konstruksi, hingga berbagai layanan pendukung operasional industri migas.

"Ini peluang yang sangat besar. Jangan sampai kita hanya berbicara tentang PI 10 persen, sementara peluang ekonomi yang jauh lebih besar justru diambil oleh pihak luar karena kita tidak siap," ujarnya.

Lebih lanjut, tantangan terbesar saat ini adalah kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelaku usaha lokal untuk menjawab kebutuhan industri migas yang memiliki standar tinggi.

Dirinya menilai pemerintah daerah perlu segera menyiapkan program peningkatan kapasitas tenaga kerja, sertifikasi kompetensi, serta penguatan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan terlibat langsung dalam rantai ekonomi Blok Masela.

"Kalau kita tidak siap menyediakan kebutuhan industri, maka kontrak-kontrak pekerjaan dan peluang usaha itu akan dibawa keluar daerah. Yang menikmati bukan masyarakat Maluku, tetapi pihak lain," katanya.

Sebab itu, Alhidayat mendorong agar edukasi terkait manfaat, peluang, dan tantangan Blok Masela terus dilakukan kepada masyarakat.

Pemahaman publik sangat penting agar seluruh elemen daerah memiliki visi yang sama dalam menyambut proyek strategis tersebut.

Ia juga menyebut peringatan tersebut sebagai alarm bagi pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terlambat menyiapkan langkah-langkah strategis.

"Blok Masela adalah kesempatan emas yang belum tentu datang dua kali. Karena itu semua pihak harus bergerak cepat, bekerja serius, dan memastikan manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat Maluku," tutupnya.(RED)