BULA, TINTATIMUR.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kabupaten sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi SBT Sehat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Komitmen tersebut disampaikan melalui rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati SBT Tahun Anggaran 2025 yang dibacakan Ketua Komisi I DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua, dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan Kedua, Kamis (11/06/2026).

Dalam rekomendasinya, DPRD menilai sektor kesehatan masih membutuhkan perhatian serius, terutama terkait pemerataan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan terluar.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian DPRD adalah kondisi sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu (Pustu) yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di desa-desa.

"DPRD merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan untuk memperhatikan dan memperbaiki sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu khususnya pada daerah-daerah terpencil dan terluar," ujarnya.

Selain penguatan fasilitas layanan kesehatan tingkat dasar, DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Bula dan RSUD Pratama Goran Riun.

Kedua rumah sakit tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Seram Bagian Timur.

Menurutnya, percepatan pelayanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera harus menjadi prioritas utama dalam pembenahan sistem pelayanan rumah sakit.

"Peningkatan kualitas pelayanan pada RSUD Bula dan RSUD Pratama Goran Riun merupakan kebijakan fundamental yang harus diperhatikan dan terus dibenahi, terutama yang berkaitan dengan percepatan pelayanan pasien yang membutuhkan perawatan segera," jelasnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menekankan pentingnya pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, pada kedua rumah sakit daerah tersebut.

Kehadiran dokter spesialis dinilai sangat penting untuk meningkatkan kapasitas layanan medis sekaligus mengurangi tingginya angka rujukan pasien ke rumah sakit di luar Kabupaten SBT.

"Peningkatan pelayanan dimaksud harus didukung dengan ketersediaan dokter spesialis pada kedua Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud, sehingga dapat mengurangi intensitas rujuk pasien pada rumah sakit lain di luar SBT," katanya.

Dalam bidang jaminan kesehatan, DPRD turut mendorong penguatan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan data kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat SBT lebih akurat dan terintegrasi.

Ia meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memperkuat sinergi dalam melakukan validasi data masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"Dalam rangka memastikan kevalidan data kepesertaan BPJS Kesehatan, maka DPRD mendorong penguatan koordinasi lintas OPD antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial, sehingga dapat diketahui dengan pasti data jumlah masyarakat Seram Bagian Timur yang belum terdaftar sebagai pengguna BPJS," tuturnya.

Melalui sejumlah rekomendasi tersebut, DPRD berharap pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Timur dapat terus ditingkatkan secara bertahap dan merata, sehingga seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan terluar, dapat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas, cepat, dan mudah dijangkau.(RED)