BULA, TINTATIMUR.ID – Potensi energi yang dimiliki Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) kembali menjadi perhatian pemerintah pusat.

Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menjadikan daerah ini sebagai salah satu lokasi peninjauan lapangan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan strategis mengenai kedaulatan energi di Provinsi Maluku.

Pertemuan antara Tim Kedeputian Geostrategi DPN dan Pemerintah Kabupaten SBT berlangsung di Kantor Bupati SBT, Selasa (07/07/2026).

Rombongan dipimpin Ketua Tim KKDN DPN, Mayjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, didampingi Kolonel Infanteri Dody Zulkarnain, Kolonel Laut (H) Dr. Rudy Hartono, Kolonel Infanteri Defi Deflijun, serta Danramil 1502-06/Bula, Kapten Infanteri M. Zen Anjaran. Mereka diterima langsung Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, bersama jajaran pemerintah daerah.

Widodo menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda peninjauan lapangan, pengumpulan data, serta penghimpunan berbagai masukan dari pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis di sektor energi.

Menurutnya, rekomendasi yang disusun harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan energi, khususnya di wilayah kepulauan seperti Maluku.

Sebab itu, pihaknya meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten SBT melalui penyampaian data, informasi, dan berbagai masukan yang objektif.

"Diharapkan dukungan dan keterbukaan informasi, serta masukan dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dapat menjadi bahan yang komprehensif dalam penyusunan rekomendasi kebijakan strategis, sehingga mampu mendukung penguatan ketahanan dan kedaulatan energi, khususnya di wilayah Maluku," ujarnya. 

Sementara itu, Bupati SBT Fachri Husni Alkatiri menyambut baik kehadiran Tim Kedeputian Geostrategi DPN.

Dia menilai, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan berbagai kondisi riil yang dihadapi dalam pembangunan sektor energi.

"Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sangat mengapresiasi pelaksanaan peninjauan lapangan, pengumpulan data, serta penghimpunan berbagai masukan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis mengenai kedaulatan energi di Provinsi Maluku," katanya.

Lebih lanjut, penguatan infrastruktur energi masih menjadi kebutuhan mendesak bagi Kabupaten SBT. Selain mendukung aktivitas industri, pemerataan akses energi juga diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan layanan.

Ia berharap hasil kajian yang dilakukan DPN tidak berhenti pada penyusunan dokumen rekomendasi, tetapi dapat menjadi pijakan bagi pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan sektor energi di daerah.

"Diharapkan kunjungan tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu mendorong percepatan pembangunan sektor energi, meningkatkan pemerataan infrastruktur energi, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi, khususnya di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Provinsi Maluku pada umumnya," harapnya. (RED)