BULA, TINTATIMUR.ID – Di tengah besarnya potensi minyak dan gas yang dimiliki Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), persoalan klasik justru masih membayangi industri migas di daerah ini.

Tunggakan gaji pekerja, penurunan produksi, hingga keberlangsungan investasi menjadi perhatian Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) saat melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kodim 1502/Masohi, Selasa (07/07/2026).

Ketua Tim Kedeputian Geostrategi DPN, Mayjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, mengatakan kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial.

Pasalnya, para rombongannya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi industri migas di Kabupaten SBT sebagai bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan strategis mengenai kedaulatan energi di Provinsi Maluku.

Dalam kunjungan ke PT Kalrez Petroleum Seram Ltd dan PT Citic Seram Energy Ltd itu guna menghimpun data serta mendengar langsung persoalan yang dihadapi kedua perusahaan.

Dai menegaskan, Maluku merupakan daerah yang memiliki potensi energi besar. Namun, potensi tersebut hanya akan menjadi angka di atas kertas apabila tidak diikuti dengan kebijakan yang mampu menjamin keberlangsungan investasi dan operasional industri.

"Karena itu, kami ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi," ujarnya.

Dalam dialog bersama pihak perusahaan, Tim DPN secara khusus menggali berbagai hambatan yang menyebabkan sektor migas di SBT belum berkembang secara optimal.

Fakta yang terungkap cukup memprihatinkan. PT Kalrez Petroleum Seram Ltd masih bergelut dengan persoalan tunggakan pembayaran gaji pekerja.

Di tengah keterbatasan tersebut, perusahaan bahkan harus mencari sumber pendapatan alternatif melalui kegiatan penjualan bahan bakar minyak (BBM) demi mempertahankan operasional.

Di sisi lain, PT Citic Seram Energy Ltd dilaporkan mengalami penurunan produksi yang berdampak langsung terhadap menurunnya aktivitas perusahaan dan berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor migas di SBT masih menghadapi tantangan serius. Daerah yang memiliki potensi energi strategis justru dihadapkan pada persoalan keberlanjutan industri, perlindungan hak pekerja, dan kepastian investasi.

Widodo menilai, berbagai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan kepastian bagi investor.

"Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan informasi dan masukan secara terbuka sehingga potensi energi di Maluku dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kedaulatan energi nasional," katanya.

Ia menambahkan, penguatan investasi, kepastian berusaha, serta kebijakan energi yang berpihak pada keberlangsungan industri menjadi kunci agar sektor migas di SBT tidak hanya bertahan, tetapi juga kembali tumbuh.

Sebab, tanpa penyelesaian persoalan mendasar, potensi energi yang selama ini dibanggakan dikhawatirkan hanya menjadi kekayaan yang tersimpan di perut bumi, sementara pekerja terus menunggu haknya, produksi terus menurun, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat belum sepenuhnya dirasakan. (RED)