Oleh: Siti Khoiriyah Hatala


TINTATIMUR.ID – Sebuah daerah bisa saja miskin anggaran, tetapi tidak boleh miskin gagasan. Lebih berbahaya lagi jika sebuah daerah mulai miskin kemauan untuk mendengar masyarakatnya sendiri.

Kalimat itu terasa relevan ketika melihat perjalanan pembangunan pariwisata di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di tengah besarnya potensi alam, budaya, dan sejarah yang dimiliki, pengembangan sektor pariwisata justru berjalan lamban. Bukan karena masyarakat kehilangan ide, melainkan karena ide-ide itu seolah berhenti di meja birokrasi.

Selama ini pemerintah kerap menyebut pariwisata sebagai sektor strategis. Hampir setiap dokumen pembangunan menempatkannya sebagai penggerak ekonomi, pencipta lapangan kerja, sekaligus wajah daerah. Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah, apakah pariwisata benar-benar dibangun bersama masyarakat, atau hanya menjadi slogan yang terus diulang tanpa arah yang jelas?

Di Desa Geser, sejumlah generasi muda telah berulang kali menawarkan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Mereka tidak datang membawa proposal pembangunan hotel berbintang atau proyek bernilai miliaran rupiah. Mereka menawarkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yakni membangun pariwisata yang berpijak pada identitas daerah.

Festival budaya tahunan, pelestarian bahasa daerah, dokumentasi sejarah, pelatihan seni budaya, pemberdayaan perajin lokal, promosi digital, hingga wisata budaya yang tetap menghormati adat dan nilai-nilai agama menjadi bagian dari gagasan tersebut. Konsep ini lahir dari keinginan agar masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton di kampung halamannya sendiri.

Sayangnya, hampir setiap gagasan itu berakhir dengan jawaban yang sama.

"Belum ada anggaran."

Tidak ada yang salah dengan mengakui keterbatasan anggaran. Namun ketika alasan itu terus diulang setiap kali masyarakat membawa inovasi, maka persoalannya bukan lagi sekadar soal keuangan daerah. Yang mulai dipertanyakan adalah keberanian pemerintah dalam menentukan prioritas.

Anggaran memang penting, tetapi sejarah pembangunan menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah tidak selalu dimulai dari kas daerah yang melimpah. Banyak daerah berhasil membangun sektor pariwisata melalui kolaborasi dengan masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah pusat, komunitas, hingga sektor swasta. Mereka memulai dari ide, membangun kepercayaan, lalu mencari dukungan.

Sebaliknya, ketika setiap gagasan dihentikan dengan alasan anggaran, pesan yang diterima masyarakat sangat sederhana: berinovasilah, tetapi jangan berharap diwujudkan.

Ironi itulah yang kini dirasakan sebagian generasi muda. Mereka diminta kreatif, inovatif, dan peduli terhadap daerahnya. Namun ketika kreativitas itu benar-benar lahir, ruang untuk berkembang justru terasa semakin sempit. Jika situasi ini terus berlangsung, yang hilang bukan hanya satu atau dua program pariwisata, tetapi juga semangat anak-anak muda untuk mengabdi kepada kampung halamannya.

Padahal, keberhasilan pembangunan pariwisata tidak diukur dari megahnya gerbang wisata atau banyaknya bangunan yang berdiri. Ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Apakah nelayan memperoleh tambahan penghasilan? Apakah UMKM berkembang? Apakah perajin lokal memiliki pasar? Apakah budaya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya?

Jangan sampai Desa Geser memiliki panorama yang memukau, tetapi masyarakatnya tetap menjadi penonton di tengah potensi yang dimiliki.

Karena itu, pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap pembangunan pariwisata. Libatkan pemuda, tokoh adat, tokoh agama, pelaku UMKM, perempuan, nelayan, hingga akademisi dalam menyusun arah pembangunan. Hidupkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), susun kalender budaya tahunan, siapkan pelatihan pemandu wisata lokal, dorong homestay milik warga, dan manfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi. Banyak langkah dapat dimulai tanpa harus menunggu anggaran besar, selama ada kemauan untuk bergerak.

Namun di atas semua itu, ada satu hal yang tidak boleh dikorbankan, yakni identitas Desa Geser. Pariwisata harus menjadi sarana menjaga budaya, bukan menghapusnya. Wisatawan datang untuk mengenal Geser dengan segala keunikannya, bukan untuk mengubah wajah dan jati dirinya.

Desa Geser tidak perlu menjadi "Bali baru". Geser cukup menjadi Geser, dengan adat yang tetap dihormati, budaya yang tetap hidup, dan nilai-nilai agama yang tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakatnya.

Pada akhirnya, masyarakat hanya ingin memperoleh jawaban atas satu pertanyaan sederhana: jika setiap gagasan yang lahir dari masyarakat selalu kandas dengan alasan keterbatasan anggaran, kapan pemerintah benar-benar menunjukkan kesungguhan membangun Desa Geser?

Sebab pada akhirnya, sejarah tidak mencatat siapa yang memiliki anggaran terbesar. Sejarah hanya akan mengingat siapa yang berani memulai, siapa yang mau mendengar rakyatnya, dan siapa yang percaya bahwa perubahan besar sering kali lahir dari gagasan sederhana yang tumbuh di tengah masyarakat.