JAKARTA, TINTATIMUR.ID – Pendiri Kontra Narasi, Sandri Rumanama, mendukung Presiden RI Prabowo Subianto segera membentuk Dewan Pengawas (Dewas) Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Menurut Sandri, keberadaan Dewas BGN merupakan kebutuhan mendesak mengingat program MBG merupakan salah satu program strategis Pemerintahan Prabowo-Gibran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.

"Kami menilai perlu dibentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional. Tugas Dewas sangat krusial, yakni mengawasi, memantau, dan mengevaluasi kinerja jajaran eksekutif BGN, khususnya dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," ujar Sandri kepada Tintatimur.id, Rabu (22/07/2026).

Aktivis berdarah Melanesia asal Maluku itu menilai, hingga kini BGN belum memiliki sistem pengawasan independen sebagaimana lembaga negara lainnya.

Padahal, mekanisme pengawasan merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas tata kelola lembaga negara.

Dia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki Dewan Pengawas, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang juga diawasi Dewas, serta Kepolisian yang diawasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Sementara di lingkungan kementerian terdapat inspektorat yang menjalankan fungsi pengawasan internal.

"Kalau kita lihat, hampir semua lembaga strategis sudah memiliki mekanisme pengawasan. Tinggal BGN yang belum memiliki Dewan Pengawas. Karena itu kami meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Prabowo agar segera membentuk Dewas BGN," tegasnya.

Sandri yang juga menjabat sebagai Kepala Presidium Pemuda Timur menilai Dewas BGN akan menjadi garda terdepan dalam memastikan program MBG tetap berada pada jalur yang benar dan bebas dari penyimpangan.

"Kita mengetahui bersama bahwa Makan Bergizi Gratis adalah program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Jangan sampai program sebesar ini kehilangan arah akibat lemahnya pengawasan," katanya.

Dirinya juga memberikan perhatian khusus terhadap implementasi MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Lebih lanjut, masyarakat di daerah 3T merupakan kelompok yang paling membutuhkan kehadiran negara melalui program pemenuhan gizi bagi anak-anak.

"Daerah 3T harus menjadi prioritas. Masyarakat di sana sangat membutuhkan perhatian pemerintah pusat agar anak-anak mereka memperoleh hak yang sama untuk tumbuh sehat melalui Program Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Ia menegaskan Dewas BGN harus diisi oleh figur-figur yang memiliki integritas, rekam jejak baik, profesionalisme, serta bebas dari kepentingan pribadi.

Sandri mengusulkan agar unsur profesional, akademisi, tokoh masyarakat, kepolisian, dan TNI dilibatkan dalam struktur Dewas guna memperkuat fungsi pengawasan terhadap BGN.

"Jangan sampai salah memilih orang. Dewan Pengawas harus diisi oleh sosok yang berintegritas, profesional, berkapasitas, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa. Dengan begitu, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. (RED)