AMBON, TINTATIMUR.ID — DPRD Provinsi Maluku menempatkan sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur sebagai perhatian penting dalam evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, mengatakan perbaikan pada sektor-sektor tersebut harus menjadi bagian dari arah kebijakan anggaran pemerintah daerah ke depan.

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di Balai Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (26/08/2026).

“Ke depan kita akan memperhatikan perbaikan-perbaikan, teristimewa di bidang pendidikan, kesehatan dan layanan publik yang lain, termasuk infrastruktur,” tegas Watubun.

Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara pelayanan publik mencerminkan kualitas kehadiran pemerintah, sedangkan infrastruktur menjadi penopang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sebab itu, evaluasi APBD tidak boleh hanya berorientasi pada angka-angka keuangan. Setiap program harus dilihat berdasarkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Dirinya juga menekankan perlunya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab menjalankan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kedua lembaga tersebut, kata dia, harus berada dalam perspektif yang sama dalam mengevaluasi pelaksanaan APBD.

“Semua perlu melakukan satu tarikan frekuensi bersama untuk membedah pelaksanaan APBD,” ujarnya.

Enam fraksi DPRD Maluku, yakni NasDem, Golkar, PKB, Hanura, PDI Perjuangan dan Nurani Pembangunan, sebelumnya telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025.

Catatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kritik, tetapi menjadi bahan koreksi untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola anggaran.

Ia menegaskan, keberhasilan APBD harus terlihat dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari layanan publik yang semakin baik, akses pendidikan dan kesehatan yang semakin luas, hingga infrastruktur yang semakin memadai.

“APBD harus bekerja untuk rakyat,” tegas Watubun. 

Karena itu, pengelolaan APBD Maluku ke depan dituntut semakin berbasis data, kebutuhan nyata, serta target dan hasil yang dapat diukur. (RED)